Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Menindaklanjuti aturan baru yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi belum lama ini melakukan study banding ke Bappeda Kab Sukabumi.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menginginkan pokok-pokok pikiran dewan bisa tertampung dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
“Mengingat aturan baru Kemendagri tentang SIPD yang dicanangkan pada tahun 2020, tidak mudah untuk diimplementasikan, maka dipandang perlu melakukan studi banding, kali ini ke Bappeda Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.
Studi banding tersebut diikuti oleh Danny Ramdhani dan Lukmansyah dari Fraksi PKS, Yunus Suhandi dari Fraksi Golkar, Bambang Herawanto dari Fraksi Nasdem, Dede Furkon dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Muchendra dari Fraksi PPP.
“Lantaran dalam masa transisi, jadi tidak 100 persen bisa berjalan sempurna untuk pelaksanaan SIPD. Kami mengalami banyak kendala salah satunya faktor SDM yang membutuhkan bimbingan teknis (bimtek), yang difasilitas oleh jajaran Setwan (Sekretariat DPRD),” tambahnya.
Selain terkait SIPD, dalam study banding tersebut pihaknya juga menanyakan tentang RKPD yang akan disahkan setelah Musrenbang tingkat Kota maupun Kabupaten agar bisa sinkron dengan SIPD.
Menurutnya, program SIPD mempermudah keterbukaan akuntabilitas, “Study banding ini untuk mengejar waktu agar penyampaian pokok-pokok pikiran semua anggota DPRD dari masyarakat yang ditampung melalui kegiatan reses, bisa terinput dalam SIPD,” ungkapnya.
Rencananya, lanjut Wawan, Musrenbang tingkat Kota Sukabumi akan dilaksanakan pada 16 Maret 2022 mendatang, “Selama ini kami tidak lelah dalam menampung aspirasi dari masyarakat, walau yang ditampung tidak semua bisa terakomodir, akan tetapi yang menjadi prioritas kita perjuangkan terus,” ungkapnya.
Dia meminta masyarakat agar tidak patah semangat jika aspirasinya belum bisa terakomodir, oasalnya, ditengah masa penanganan Covid-19 tentunya sangat berpengaruh terhadap ketersediaan anggaran untuk merealisasikan usulan masyarakat.
