Ribuan Buruh Di Garut Tuntut Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Fitri

Kabupaten Garut – Ribuan buruh mendatangi Kantor Bupati Garut menuntut surat rekomendasi kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK), Senin (29/11/2021).

Koordinator aksi, Hendra Kurniawan mengatakan pihaknya meminta bukan penetapan upah oleh Bupati Garut tapi merevisi rekomendasinya yang sangat jauh dari layak.

“Kemarin Pak Bupati merekomendasikan hanya nilai, hanya senilai Rp.1.975.000 dengan alasan mengikuti peraturan undang-undang padahal sebetulnyakebutuhan hidup layak 2020 itu adalah peraturan undang-undang itu sendiri dan itu tidak dijalankan sehingga tentu ini adalah kekecewaan yang sangat besar,” ucapnya di Gerbang Kantor Bupati Garut.

Dirinya menyatakan Bupati tidak layak memimpin Kabupaten Garut karena bupati tidak Pro terhadap yang memilihnya, pasalnya Bupati Garut dipilih oleh rakyat bukan oleh para pengusaha.

“Kami sampai kapan pun tidak akan menerima upah yang direkomendasikan oleh Bapak Bupati yaitu senilai Rp.1.975.000 yang kami tuntut adalah penetapan upah, dan ini juga bisa disampaikan ke Pak Gubernur berdasarkan hitungan upah layak dari 2019,2020,2021 untuk penetapan 2022 itu di angka Rp. 2.190.000,” tandasnya.

Dirinya merasa upah minimum Kabupaten Garut itu yang ditetapkan rekom nya oleh Bupati dinyatakan inkonstitusional dan melanggar undang-undang.

Pihaknya akan terus menunggu rekomendasi direvisi, untuk aksi lanjutan, pihaknya akan mengusahakan dan mengajak semua unsur perburuhan serta unsur masyarakat untuk turun ke jalan bahwa rekomendasi itu memang betul-betul menyakitkan para buruh.

Dikatakanya, dengan tindakan-tindakan Bupati itu membuktikan Bupati layak untuk dimakzulkan.

Sementara Bupati Garut, Rudy Gunawan saat menemui langsung aksi mengatakan selama 8 tahun pihaknya sudah membuat keputusan hanya membuat rekomendasi atas upah minimum Kabupaten (UMK) dimana perhitungan itu didasarkan kepada ketentuan yang berlaku yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Saya pun sebagai bupati disumpah untuk melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, saya sudah mengadakan dua kali menerima audiensi dari kalangan Serikat Pekerja, dua kali mengadakan pertemuan dengan Serikat Pekerja dan saya Bapak Ibu dan rekan-rekan dari pekerja tentu sudah menerima sehingga bapak ibu datang ke tempat ini ingin melakukan suatu permohonan untuk melakukan perubahan menyangkut UMK Kabupaten Garut tahun 2022,” ucapnya.

Dikatakannya, sebelumnya pihaknya sudah menyampaikan bahwa yang dijadikan dasar ini meskipun ada Keputusan MK tetap harus menunggu adalah PP 36 Tahun 2022.

PP 36 tahun 2022 itu adalah perintah dari undang-undang Cipta kerja yang juga dipersoalkan oleh para buruh. PP 36 adalah peraturan pemerintah yang baru menyangkut tentang perubahan.

Bupati sedang menerima 3 rekomendasi 3 yang disampaikan oleh dewan pengubahan Kabupaten maka dari 3 itu dipilih Bupati Garut adalah sesuai dengan ketentuan upah minimum berdasarkan pasal 26 tahun 2004.

“Maka kami mengajukan kepada Bapak Gubernur, UMK Kabupaten Garut tetap mengacu kepada PP 36 2022 dan kami saya sendiri bupati yang menghitung bahwa itu sesuai dengan PP 36 2022 meskipun ini mohon maaf ini sangat mengecewakan para kaum buruh,” tambah bupati.

Dirinya berharap ketika terjadi proses-proses yang berhubungan dengan adanya persepsi mengenai undang-undang Cipta kerja pihaknya berdoa semoga itu dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat.

“Karena hari ini pun dari pemerintah provinsi Jawa Barat ada 8 kabupaten kota rekomendasi yang di rubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena menyangkut pada PP 36 Tahun 2022 adalah bagian dari kewajiban saya dari melaksanakan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Dikatakannya, jika tidak sesuai dengan PP 36 tahun 2022 dirinya setuju revisi yang menyangkut undang-undang Cipta kerja.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90