Pembangunan Renovasi Ruang Kerja Bupati Tidak Ada Keterbukaan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta :  Eno

Koran SINAR PAGI, Kab. Tasikmalaya
Untuk Kesekian Kalinya Banyak Pihak Lagi-lagi mempertanyakan Pembangunan Renovasi Ruang Kerja Bupati, yang akan menelan anggaran TA Tahun 2020 dari Program Gubernur Jawa Barat untuk seluruh Kota dan Kabupaten sebesar 5 Miliar, dan baru dikucurkan dibulan Oktober tahun ini itu juga baru sebesar 1,638 Miliar dengan peruntukan untuk merenovasi ruang kerja Bupati dengan luas (131) meter untuk dalam dan luas (133) meter untuk ruangan luar.

Dalam estimasi terdahulu, pada pemberitaan sebelumya yang telah tersebar luas di berbagai media online baik lokal maupun nasional (15/10/2021), bahwa pembangunan comand center dilantai 3 gedung sekretariat daerah, menjadi pertanyaan para penulis dikatagori mana klarifikasinya, namun bila dilihat dari pengertian yang disebutkan diatas tadi sangat susah untuk diterjemahkan, apa sebabnya! tentu pada pemahaman berbagai ahli yang bisa menjawabnya.

Menurut kasi Telematika diskominfo Eka Erasbakara saat dikonfirmasi (22/11) diruang Asda III, menjelaskan kembali secara rinci bahwa program ini merupakan program Gubernur Jawa Barat TA. 2020, namun seperti yang kita ketahui, pungkasnya, terpaksa diundur karena pada tahun itu terjadi musibah bencana dunia pandemi covid-19, sehingga program ini, terpaksa tertunda dahulu, baru untuk tahun 2021 dibulan Oktober anggaran pertama diturunkan, Eka menambahkan bahwa pembangunan tersebut sesuai arahan dari Provinsi memang harus Fantastis dan sangat wajar karena ada beberapa material yang mesti di-impor,. serta Anggaran untuk itu termasuk pemasangan AC 12 buah dengan kisaran 300 juta rupiah dan sound sistem 100 juta rupiah, kilahnya.
Ditambahkan Eka,pembangunan tersebut sesuai arahan dari Provinsi memang harus fantastis dan sangat wajar karena ada beberapa material yang mesti diimpor serta anggaran untuk itu termasuk pemasangan AC 12 buah dengan kisaran Rp.300 juta rupiah dan sound system Rp100 juta, katanya.

Narasumber lainnya yang enggan disebutkan namanya, semestinya pemerintah daerah tanggap dan jelaskan atau sebaliknya hentikan dulu Pembangunan Gedung yang Diduga Membuat Kecurigaan Publik, atau memang secara sengaja untuk mengundang reaksi para pengamat pembangunan di daerah, kata para narasumber yang tak mau disebutkan namanya, ada apa ini, kilahnya ?

Yang menjadi sangat aneh justru badan pengawas yang disebut inspektorat, namun hari ini Kamis (04/11), penulis menemui auditor berinisial (A), menurutnya dari awal sudah wanti-wanti, ketika para awak media mempertanyakan perihal yang menjadi viral dan momok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yang mengetahui antara pembangunan renovasi kantor kerja Bupati, berarti kabid dan kasi Telematika kemungkinan tak paham yang dimaksud.

Ketua DPP Badan Anti Korupsi Indonesia (BAKI) Uge Theo Saputra mengatakan bahwa pembangunan renovasi ruang kerja Bupati tidak ada keterbukaan berdasarkan UU No. 71/2000 & UU No. 14/2008, “katanya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90