Kepala Kantor BPN Depok: Kami Sudah Bekerja Sesuai Aturan Kalau Ada Pungli PTSL, itu di Luar Petugas Kami

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Anis M, SE.

Koran SINAR PAGI, Kota Depok,- Ombudsman mengakui ada dua permasalah terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Depok. Yaitu laporan dan konsultasi warga terkait adanya pungutan liar (pungli) dan permasalahan masih banyak sertifikat warga yang belum selesai melalui program PTSL.

Hal ini, dibenarkan oleh adanya aduan dari masyatakat terkait pungli PTSL yang masuk kepada Komisi A DPRD Kota Depok. Warga diminta petugas mulai dari Rp600 ribu, Rp1 juta, Rp2 juta, bahkan ada yang diminta Rp4 juta per bidang untuk PTLS.

Seperti diketahui, SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Dimana pada Diktum Ketujuh angka (5) Jawa dan Bali dibenarkan melakukan pungutan sebesar Rp150.000.

Dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Diktum Kesatu yaitu untuk:

1. kegiatan penyiapan dokumen;

2. kegiatan pengadaan patok dan materai;

3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa;

Pungutan Rp150.000 kepada pemohon PTSL dilakukan oleh Kelurahan masing-masing. Dan bukan oleh BPN Kota Depok.

Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok Ery Juliani Pasoreh menegaskan BPN Kota Depok sejauh ini belum pernah menerima laporan adanya pungli PTSL dari warga. Lagi pula kata Ery, jika petugas BPN terbukti terlibat praktek pungli PTSL, akan konyol, karena mereka sudah tahu konsekuensinya.

Untuk itu, Ery meminta kepada aparat penegak hukum (APH) Saber Pungli Kota Depok untuk melakukan penyelidikan terkait permasalahan pungli PTSL, guna membuat terang masalah ini.

Soal pungli PTLS bagi kami PTSL ini bukan baru sekarang ya, dari 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Lalu kenapa pungli PTSL kami baru mendengar sekarang. Petugas kami sudah tahu bahwa setiap pekerjaannya itu sudah ada pembiayaan dari APBN.

Apabila melakukan pungutan di luar dari ketentuan itu sudah ada koridor punishment apa yang akan diterima setelah dilakukan pemeriksaan kalau terbukti ya. Jadi secara administrasi kita serahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) kita, atau Inspektorat Kementerian BPN/ATR.

Kami memastikan pegawai kami sudah diwanti wanti sudah tahu resiko apabila terlibat, sudah ada hukumannya apa.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90