Kepala SMP Jadi Kepala SMAN, Kadisdik & PGRI Pusat Berbeda Pendapat ?…

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd mengungkapkan ada yang menarik seiring dengan kebijakan “Merdeka Belajar”, sejumlah lompatan anti mainstream dilakukan Kemdikbud Ristek. Baru saja Saya mendapatkan sebuah narasi dari paparan sebuah sajian terkait eksistensi kepala sekolah.

Ada dua hal menarik. Apa yang menarik ? Pertama syarat seorang guru bila ingin menjadi seorang kepala sekolah kini harus punya sertifikat guru penggerak. Kedua seorang kepala sekolah SMPN bisa menjadi kepala SMAN.

Hal yang jauh lebih menarik adalah ketika kepala SMPN bisa menjadi kepala SMAN. Kalau di sekolah swasta dan di dunia sekolah milik yayasan mungkin sudah biasa. Namun di sekolah negeri tentu tak biasa. Mengingat terutama pasca keluarnya UU RI NO 23 Tahun 2014. Kota/kabupaten dan provinsi punya wilayah kewenangan berbeda.

Wacana seorang kepala SMPN bisa menjadi kepala SMAN diantara syaratnya adalah: 1) seorang kepala SMPN telah menyelesaikan paling sedikit satu periode menjadi kepala SMPN dan syarat ke 2) memenuhi persyaratan linieritas untuk mengajar pada SMAN yang bersangkutan.

Misal kepala SMPN yang mengajar kimia (sarjana kimia) bisa menjadi kepala SMAN, karena di SMAN ada jurusan yang diampu oleh kepala sekolah. Begitu pun untuk kepala SMKN bisa berasal dari kepala SMPN bahkan dari kepala sekolah SDN. Misal kepala SDN yang mengajar olahraga.

Wacana dan kebijakan baru seiring dengan spirit Merdeka Belajar ini akan terus menarik dikaji dan didiskusikan. Apalagi bila para kepala sekolah menjadi ASN pemerintah pusat. Ini akan menjadi menarik diperbincangkan. Selain itu, program tersebut dapat menjadi motivasi dan pemeratan kesejahteraan guru di semua sekolah. Karena mereka tidak dibatasi oleh jenjang pendidikan tempat guru mengajar.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si, berbeda pendapat tentang pandangan yang disosialisasikan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. “Kalau seperti itu guru dilevel bawah akan habis. Pendapat saya tentang itu, pertama saya belum pernah mendengar tentang wacana / kebijakan itu. Kedua negara ini kekurangan guru, jika ada perpindahan lintas jenjang yang seperti itu. Tanpa regulasi yang jelas akan berdampak pada ketimpangan jumlah guru pada tingkatan sekolah dengan yang lainnya dan akhirnya ada pilah memilah dan pilih memilih. Jelasnya saat ditemui koransinarpagijuara.com di kantornya didampingi tamu yang berasal dari luar kota.

Menurutnya, saat ini kita punya bakal calon kepala sekolah, maka dari pada berpikir yang tadi, kita fokus menghabiskan atau memberi peluang kepada bakal calon yang ada.

Saat ditanya apakah wacana tersebut dapat menjadi sumber pemerataan hingga kesejarhteraan guru ?… Kadisdik menjawab “kalau cerita pemeratan bukan hanya dengan itu, sudah berjalan seperti dengan program guru sertifikasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak yang jumlahnya tinggi dan pola atau menambah jam mengajar.

Kadisdik lalu mengungkapkan kalau hari ini Bakal Calon Kepala Sekolah / BCKS ada 279 sedang diklat, 119 sudah selesai selanjutnya tahap 2. Selain itu ada asesmen kompetensi bakat minat kemampuan penempatan rotasi sesuai dengan mapping yang sedang dijalankan.

Sedangkan Idris Apandi M.Pd, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat menyimpulkan pengangkatan kepala sekolah diatur dalam Permendikbud No. 6 tahun 2018. Pihak yang mengangkat kepala sekolah adalah kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).

Terkait dengan wacana kepala SMP bisa jadi kepala SMA atau sebaliknya, sah-saha sebagai sebuah usulan. Walau demikian, hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan setiap pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Kabupaten/kota berwenang pada jejang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan pemrov berwenang pada SMA/SMK dan SLB.

Oleh karena itu akan sulit untuk bisa diwujudkan, kecuali semua PNS guru menjadi PNS pusat dimana pemerintah pusat bisa mengatur penempatan kepala sekolah yang didasari dengan revisi UU Pemda. Hal tersebut tentunya bukan hal yang mudah, karena revisi UU melibatkan pemerintah dan DPR.

banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60