Sekwan DPRD Dilaporkan Ke Kejati Sumsel

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Heri Kusnadi

Provinsi Sumatera Selatan – Lembaga Corruption Watch Sumatera Selatan Menggelar Aksi Damai di depan Kejati Sumatera Selatan, Selasa (7/9/2021).

Dalam Orasinya Koordinasi Lapangan, Hendriyanto menyampaikan, Palembang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Selatan, Palembang mempunyai banyak sumber sumber daya manusia yang berpotensi cerdas dalam berpikir dan cerdas dalam berupaya perserikatan untuk masa depan bangsa khusus dalam perbaikan ekonomi Kota Palembang.

Bermasud dengan kegiatan aksi unjuk rasa kami Liga Corruption Wacth Sumatera Selatan berlandaskan undang-undang kebebasan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

Berdasarkan statistic kota Palembang sumatera selatan hampir setiap hari kawan-kawan aktivis anti korupsi menyerukan melakukan gerakan untuk membasmi para koruptor hari ini kami hadir di Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan bermaksud menyampaikan bahwa di gedung DPRD Kota Palembang kami menemukan beberapa kegiatan yang tidak masuk akal sehat kami Liga Corruption Wacht Sumatera Selatan.

Dengan secara hormat kami bagian dari Rakyat kota Palembang sumatera selatan meminta dengan hormat kepada Yth,Bapak/ibu Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan, kami mndukung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk membasmi para koruptor yang ada di pemerintahan kota Palembang demi Palembang bersih dari para koruptor.salah satunya indikasi beberapa kegiatan yang ada di sekretariatan DPRD Kota Palembang.

Beberapa hasil temuan akan kami Serahkan langsung/laporkan Kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,berdasarkan undang-undang tindak pidana Korupsi.

Sehubungan dengan perihal di atas yang ingin di sampaikan, maka kami selaku kontrol sosial merasa perlu terlibat secara pro aktif dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Karena secara konstitusi Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai implementasi dalam Inpres No 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Menurut prihal tersebut

Maka kami menyampaikan beberapa issu/tuntutan; Tuntutan Pokok: Mendukung penuh Yth,Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam beberapa kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Palembang.

Meliputi Kegiatan Perjalanan Dinas TA.2019, Kegiatan Perjalanan Dinas TA 2020, Kegiatan Logistik Makan Minum Tahun 2020, Kegiatan BBM Kegiatan anggota DPRD Tahun 2020

banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60