Komisi V DPRD Jawa Barat Sarankan Disdik Tambah KCD & Santri Dimasukan Ke PKBM

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Cimahi)-, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan rapat kerja besama Dinas Pendidikan Jawa Barat tentang evaluasi capain pendidikan dan program kerja untuk pelayanan pendidikan kedepan. Agar setiap tahunnya ada peningkat target capaian IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Acara berlangsung di ruang aula kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Bandung & Cimahi.

Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar menjelaskan kesimpulannya ada catatan khusus hasil pertemuan hari ini 18 agustus 2021. Kami komisi V rapat kerja bersama Dinas Pendidikan terkait pendalaman Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS tahun 2022. Apresiasi kami dari komisi V atas perjuangan Kadisdik Jabar tentang konsep perubahannya. Diantarnya keberhasilan hampir 16 ribu lebih alokasi porsi bagi P3K atau (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) yang efeknya kesejahteraan bagi guru, jelasnya kepada wartawan media cetak dan online setelah berakhir rapat

Selanjutnya komisi V juga menyampaikan evaluasi tentang proses desentralisasi di kantor Cabang Dinas Pendidikan dan pentingnya penambahan Kantor Cabang Dinas / KCD di wilayah, misalnya Kabupaten Bogor, Cianjur dan Bandung Barat, karena jumlah sekolahnya sangat banyak yang dikelola KCD. Seharusnya ada batasan ideal jumlah sekolah yang difasilitasi KCD wilayahnya. Jangan terlalu besar jumlahnya, maka perlu ada perubahan SOTK atau Susunan Organisasi Tata Kerjanya.

Dan selain itu adanya BPMU atau Bantuan Pendidika Menengah Universal melalui Dinas Pendidikan untuk sekolah swasta. Perlu ada pelayanaan khusus siswa dari keluarga miskin di sekolah swasta. Karena banyak siswa yang tidak mampu daftar ke sekolah negeri, namun tidak keterima di sekolah negeri. Sedangkan kalau sekolah di swasta ada pungutan biaya yang tidak terjangkau oleh keluarga mereka. Jumlah siswa yang kondisinya seperti itu ada ribuan yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya.

Menurutnya komisi V tadi sepakat bersama Dinas Pendidikan untuk mentargetkan agar kedepanya ada penataan pengorganisasian di Dinas untuk peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Misalnya melalui langkah terobosan bagi anak atau santri pondok pesantren yang tidak tercatat sebagai capain pendidikan, ketika mereka lulus. Maka perlu dilink kan atau diintegrasikan dengan PKBM, sehingga mereka memiliki ijazah dari pesantren dan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat . Semua itu bisa difasilitasi Biro Kesra, karena sudah ada payung hukum yang baru berupa peraturan daerah tentang pesantren. Maka dengan ini komisi V mendukung santri dipesantren jadi siswa di PKBM yang dikelola dinas pendidikan.

banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60