Lamanya Menunggu Alokasi Lahan Sekolah? Kadisdik Prioritaskan Lahan Cabang Dinas

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta: Dwi Arifin

Koran Sinar Pagi (Bandung)-, SMA/SMKN yang telah berdiri, namun bertahun-tahun belum memiliki lahan sendiri. Lama menunggu kepastiaan memiliki lahanpun belum pasti. Disisi lain kebutuhan lahan dan bangunan kantor cabang dinas menjadi prioritas saat ini. Sehingga anggaran Dinas Pendidikan untuk lahan sekolah harus menunggu lagi setelahnya.

Diantaranya SMK Negeri 1 Cipongkor, selama ini belum memiliki ruang kelas dan kegiatan belajar mengajar (KBM) harus bergantian dengan gedung sekolah dasar. Oleh sebab itu berharap kepada pemerintah agar segera bisa mewujudkan hadirnya ruang kelas yang representatif untuk KBM.

Infomasi yang dimpun media majahsora.com mitra publikasi koransinarpagijuara.com, “SMK Negeri 1 Cipongkor ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sudah meluluskan 3 angkatan, hanya saja proses pembelajaran, ruang kelasnya belum ada jadi masih bergabung di gedung SD,” ujar Kepala SMK Negeri 1 Cipongkor, Haris Herdiyana saat menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2020-2021. Selasa, (3/8/2021)

Ia menambahkan, SMK Negeri 1 Cipongkor memiliki dua program keahlian yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga dan Teknik Kendaraan Ringan dengan jumlah siswa mencapai 450 orang yang terbagi kedalam 14 rombongan belajar.

Namun pihaknya saat ini hanya memiliki satu-satunya bangunan, yakni ruang praktek siswa yang sekaligus dijadikan ruang kantor dan operasional. “Karena sekolah ini milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami berharap sekolah ini bisa segera dibangun terutama untuk ruang kelas, karena sangat dibutuhkan,” Haris berharap.

Aep Nurdin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan belum adanya ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar para siswa SMK Negeri 1 Cipongkor. Ia mengatakan masyarakat sangat antusias menyekolahkan anaknya ke SMK Negeri 1 Cipongkor namun belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang representatif.
“Ada sekolah negeri, tidak punya kelas, siswanya sudah lulus tiga angkatan, sekarang siswanya ada 450 orang. Ini harus menjadi perhatian Pemerintah,” ujar Aep.

Lebih lanjut kata Aep pihak sekolah telah memiliki lahan seluas 11.500 meter persegi, tetapi hingga saat ini pemerintah belum melakukan membangun ruang kelas di lahan tersebut. Ia pun akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita akan sampaikan dalam laporan reses kepada gubernur bahwa ada sebuah kebutuhan ruang kelas yang mendesak untuk pendidikan anak anak kita,” pungkas Aep

Sebelumnya, Kepala SMKN 1 Arjasari, Moh. Rofik Zen mengungkapkan hingga saat ini kejelasan kapan SMK ini mandiri memiliki lahan belum pasti. Tapi terakhir perkembangannya udah ada pertemuan kades, camat, dan saya bertemu tiga kali dengan Bupati. Ada obrolan khusus tentang solusi lahan untuk SMK, diantaranya aset pemerintah daerah yang ada di depan kantor camat, jadi nantinya ada tuker aset yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan selain itu ada lahan lainnya yang jadi alternatif ke 2.

Dulu itu sempat ada pengajuan lokasi tanahnya ada di jalur hijau, jadi tertolak. Karena syarat tanahnya harus jalur kuning. Maka kita berjuang kembali, sambil menunggu kebijakan Bupati, kantor cabang dinas pendidikan / KCD dan kepala dinasnya. Syukur-syukur tahun ini ada hasilnya, karena kalau ditunda-tunda sangat mengkhawatirkan kedepannya. Kalau dari dinas, kemungkinan baru pengajuan untuk tahun depan dan itu juga belum pasti, karena pengajuan itu ada yang ditolak biasanya.

Rofik menegaskan siap berjuang untuk tanah SMK yang dipimpinya, mulai dari akreditasi yang ibarat simnya, saat ini tinggal menunggu verifikasi dari pihak terkait. Kalau semuanya berjalan lancar nanti direncanakan penambahan jurusan.
Menurutnya dengan status lahan menumpang, makin lama makin kurang baik, terus kalau ada bantuan sarana sekolah, karena tidak ada ruang untuk menampungnya jadi sulit difungsikannya. Tahun ini siswa dari proses peneriman siswa didik baru 50, biasanya saat PPDB udah sampai 90, kalau dulu kami bisa ke lokasi promosi, sedangkan sekarang karena pandemi jadi dibatasi.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si saat ditemui media menjelaskan perihal lahan untuk sekolah masih dalam proses perencanaan. Saat ini dinas sedang memprioritaskan lahan dan gedung untuk kantor Cabang Dinas agar kepala sekolah dapat dilayani dengan baik. Prosesnya ada yang nantinya tuker aset antara pemerintah kabupaten dengan provinsi itu yang melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Maka pihak sekolah diharapkan untuk sabar menunggu dulu atau mencari solusi lain agar proses pendidikan tetap berlangsung maksimal di masa pandemi, jelasnya

Pos terkait

banner 468x60