Presiden Jokowi : Informasi BMKG Harus Jadi Rujukan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Sermon Simanihuruk

Koran SINAR PAGI , PANGKALPINANG,- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fattah, mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (29/7/21).

Rakorbangnas yang dijadwalkan selama dua hari yakni 29-30 Juli 2021 bertema “Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh” itu melibatkan Presiden RI Joko Widodo, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, jajaran Menko Kabinet Indonesia Maju, lembaga pemerintahan, gubernur, dan bupati/walikota se-Indonesia.

Presiden RI dalam sambutannya secara virtual di Istana Merdeka Jakarta, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan bencana alam seperti kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor, dan sebagainya atau geo-hidrometeorologi.

“Jumlah kejadian bencana geo-hidrometeorologi meningkat signifikan setiap tahunnya. Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat, bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multi bencana dalam waktu bersamaan,” katanya.

Dengan tantangan yang semakin meningkat, maka menurut presiden perlu adanya peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana, menguatkan manajemen penanganan bencana, dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi, dan memitigasi bencana. Hal ini untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kerugian harta benda.

Presiden Jokowi juga meyebutkan ada empat hal yang harus dilakukan di antaranya:

Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi.

Kedua, peringatan BMKG harus bisa dan harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

“Karena itu, saya meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat. BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah,” kata presiden.

Kemudian, yang ketiga lanjut presiden, BMKG diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan, dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi.

Keempat dikatakan presiden, lakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana. Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan.

“Karena itu, saya minta BMKG bukan hanya menyampaikan informasi tetapi bersinergi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengedukasi masyarakat bagaimana bersiap menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar, yang disediakan oleh sumber-sumber resmi, sehingga tidak mudah terjebak pada kabar dan berita-berita bohong,” lanjutnya.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati mengatakan, untuk mencegah kerusakan karena perubahan iklim yang makin dinamis dan ekstrem, BMKG akan melakukan upaya inovasi teknologi dengan meningkatkan SDM. Hal ini untuk menunjang penyediaan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat, terutama bagi para nelayan dan petani.

“Kami terus berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam penyampaian informasi dengan meningkatkan kapasitas SDM BMKG agar lebih cakap, dan terampil dalam memonitor, menganalisis, memprediksi, serta memberikan informasi dan peringatan dini terhadap potensi multi bencana geo-hidrometeorologi secara lebih cepat tepat dan akurat,” tambahnya.

“Oleh karena itu tujuan dari Rakorbangnas ini adalah untuk mewujudkan sistem melalui upaya mitigasi secara tepat berdasarkan pola dan sinergi yang lebih intensif dan masif antara kementerian, lembaga pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, media dan masyarakat serta para pihak terkait,” kata Kepala BMKG menambahkan.

Sementara, Keynote Speaker dalam rakor tersebut, Megawati Soekarno Putri yang juga sebagai Tokoh Pelopor Penguatan Modernisasi BMKG mengatakan, perlu adanya perhatian lebih dari daerah dalam menanggulangi bencana alam.

“Penting bagi kita untuk mengalokasikan dana khusus untuk pencegahan bencana alam. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, dan baru bergerak ketika bencana datang,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 468x60