Pewarta : Amsar Marbun
Koran SINAR PAGI, Kabupaten Dairi, – Anggota DPRD Dairi dalam pandangan umumnya, pada rapat paripurna nota pengantar ranperda LKPJ Bupati tentang pelaksanaan anggaran tahun 2020. berlangsung digedung DPRD Dairi Rabu ( 21/07-21)
35 anggota DPRD kabupaten Dairi, 13 yang telah menyampaikan pandangan umunya, diantara sepuluh (10) anggota DPRD Dairi membacakan pandangan umumnya diatas podium . Tiga anggota DPRD langsung menyerahkan padanganbumumnta membacakannya.
Anggota DPRD dari berbagai Fraksi menyoroti tajam bahwa hubungan legislatif denga eksekutif kurang harmonis, dan bahkan no telpon OPD pun ketika dibungi tidak aktif ini kinerja OPD di pemerintahan bupati Dairi Eddy Kelleng Ate Berutu, SH. Ungkap anggota DPRD dari Partai Demokrat.
Pada rapat paripurna atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dairi tentang pelaksanaan APBD TA 2020.
Rapat paripurna DPRD Dairi secara resmi dibuka Wakil Pimpinan DPRD Elvensius Tondang di dampingi Wanseptember Situmorang pada pukul 14.30 WIB . Pada sidang paripurna DPRD Dairi penyampaian LKPJ Bupati Dairi pelaksanaan anggran tahun 2020.
Wakil Pimpinan DPRD Elvensius Tondang didampingi Wanseptember Situmorang dan sejumlah poin dan saran pemandangan umum anggota DPRD yang dibacakan masing-masing seluruhnya menyoroti kinerja Bupati Dairi serta sejumlah pimpinan OPD Pemkab Dairi, di gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang,
Anggota DPRD dari Partai Nadem Jembal P Ginting, dalam pemandangan umumnya supaya Bupati Dairi memberikan penjelasan pembiayaan operasional, fungsi posko di perbatasan Dairi dalam pencegahan Covid-19, dinilai tidak epektif karena warga terkonfirmasi positif meningkat.
Bupati diminta supaya mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pertanian Dairi serta menindak galian C illegal.
Anggota DPDR dari Partai Perindo Radeanto Banjarnahor mendesak Bupati Dairi menelaah dan mengevaluasi pembuatan dan pendistribusian masker ke masyarakat. Radeanto meinilai sia-sia tidak tepat sasaran karena hanya terdistribusi di tingkat kelurahan. Sementara biaya pembuatan masker sangat besar yaitu Rp1,42 miliar.
Pada kesempatan itu, Redeanto menialai anggaran pengadaan bibit ubi di Dinas Pertanian dianggap perlu dipertanyakan karena yang diberikan kepada masyarakat bukan bibit atau benih melainkan uang. Sebut Radeanto Banjarnahor.
Demikian juga anggota DPRD dari Partai Demokrat Cipta Karo-karo mempertanyakan sejumlah proyek bangunan perputakaan dan ruang kelas sekolah yang dibangun di masa pandemi tidak difungsikan tetapi kondisinya sudah rusak berat.
Kemudian anggota DPRD dari PDIP Lamhot Eduward Munthe dari PDIP meminta Bupati Dairi agar mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan karena dinilai tidak memahami dan menguasai pekerjaan yang dikerjakan di dunia pendidikan.
Selanjutnya anggota DPRD dari Partai Demokrat Mardaulat Girsang mengungkakan catatan merah nya kepada Bupati Dairi dalam mengelola keuangan daerah dengan berbagai alasan termasuk banyak perbedaan dalam pengelolaannya sesuai realisasi anggaran.
Anggota DPRD dari PDI-P Hendra Tambunan, meminta penjelasan Bupati Dairi terkait predikat WTP ke tujuh diperoleh Dairi dari BPK RI tentang pengelolaan keuangan . Sementara pertumbuhan ekonomi masyarakat Dairi minus 0,94% dan dari Anggaran Rp1triliun terjadi Silpa Rp114 miliar.
“Saya menilai slogan Dairi Unggul Rakyat Sejahtera tetapi hasil dan kenyataannya nol,” Sebut Henra Tambunan.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat Rukiatno Nainggolan menyoroti tajam pembagian insentif nakes di RSUD Sidikalang yang tidak jelas kendalanya dan mempertanyakan pemberian insentif para manejemen RSUD apakah sesuai UU serta mempertanyakan sejumlah pengadaan alkes RSUD yang tidak difungsikan karena tidak ada tenaga ahlinya.
Demikian juga anggota DPRD juga dari Partai Demokrat Bona Sitindaon, menyoroti pelayanan dan anggaran lainnya di RSUD termasuk dalam anggaran
pengelolaan sampah medis/ sampah B3 yang menelan biaya 600 juta pertahun tetapi tidak trasparan dan meminta alasannya.
Sementara anggota DPRD dari Partai Demokrat Wanseptember Situmorang yang juga wakil pimpinan DPRD menyoroti kinerja para manejemen dan pelayanan RSUD Sidikalangan.
Padahal Wansebtember mengatakan, sebelumnya ia mengapresi kinerja RSUD dalam penanganan pasien Covid-19 namun tidak sempurna. Pada kesempatan itu Wansebtember juga mempertanyakan pengelolaan anggaran APBD TA 2020 dinilai tidak sempurna. Sebut nya. 3 orang DPRD menyampaikan pemandangan umumnya tanpa dibacakan, yakni Nasib Sihombing partai Nasdem, Osman Sihombing (Partai Hanura) dan Carles Tamba (Partai Golkar).
Pada sidang paripurna penyampaian ranperda laporan keterangan pertanggung jawaban ( LKPJ) Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menuai sorotan tajam dalam dari Anggota DPRD .
10 Anggota DPRD semuanya mempertanyakan kemampuan OPD dan manejemen kinerja RSUD Sidikalang yang dinilai tergolong semrawut.
Hadir pada sidang DPRD Dairi dalam peyampaian ranperda LKPJ bupati Dairi, antara lain OPD pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, SH, Sekretaris Daerah Leonardus Sihotang,
sementara Ketua DPRD Sabam Sibarani dan Wakil Bupati Jimmi Sihombing tidak nampak dalam sidang Paripurna DPRD, dan unsur forkopinda.
Sidang Paripurna ranperda LKPJ Bupati Dairi dilanjutkan Kamis 22 juli 2021, pukul 14 wib siang.
