3 Gubernur Evaluasi PPKM Darurat

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Dwi Arifin

Koran SINAR PAGI (Bandung)-, Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 hngga 20 Juli 2021 akibat kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat . Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah menyampaikan langsung hasil evaluasinya saat diwawancarai Metro TV pada Rabu Malam 7 Juli 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan seluruh Kades/Lurah di Jawa Tengah agar tidak ragu melakukan lockdown tingkat RT apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19. 

Kekhawatiran akan kesulitan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari warga yang di-lockdown, ternyata juga tidak pernah terbukti. Solidaritas warga Jawa Tengah lewat gerakan Jogo Tonggo efektif memenuhi kebutuhan logistik mereka. 

“Warganya bantu, ada yang kirim sayuran dan bahan makanan lainnya. Artinya logistik aman, tidak perlu ditakutkan. Ini contoh yang bagus. Dan sampai hari ini, yang sudah melakukan lockdown tingkat RT di Jateng belum ada yang melaporkan kesulitan makanan,” tegasnya. 

Terkait anggaran untuk membantu penanganan Covid-19, Ganjar mengatakan, sama halnya di Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota, 8 persen dari dana desa dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Meski begitu, ia meminta penggunaannya untuk hal khusus yang tidak mampu diatasi warga. 

“Selain itu, anggaran dana desa boleh digunakan 8 persen untuk penanganan Covid-19. Di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga ada anggaran itu, 8 persennya bisa dipakai. Jadi (dana 8 persen itu) pakai saja, tapi untuk kepentingan yang khusus. Kalau urusan “permakanan”, saya kira bisa dicover dari Jogo Tonggo,” ucapnya. 

Sementara itu, menanggapi kurangnya jumlah tenaga kesehatan, Ganjar berjanji akan akan mengupayakan penambahan SDM. Ia sedang terus mengajak perguruan tinggi bidang kesehatan untuk memperbantukan mahasiswa tingkat akhirnya di sejumlah layanan kesehatan.

Dan saat ini saya bersama legislatif sedang membahas secara khusus tentang peralihan bantuan insfakstruktur dari pemerintah provinsi untuk dialihkan kepada bantuan sosial bagi warga yang sangat membutuhkan.

Pada kesempatan itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkapkan jika PPKM Darurat ini diperpanjang, karena belum berhasil menurunkan angka penyebaran Covid19. Pemerintah provinsi bersama Badan Amil Zakat berupaya untuk menyalurkan bantuan bagi mereka yang sangat kesulitan.

Selain itu langkah darurat, nantinya kepala dinas bersama kepala daerah ditingkat II ditugaskan fokus pada kebutuhan oksigen baik bagi warga Jawa Barat dan luar daerah, BUMD diarahkan meningkatkan kapasitas sarana rumah sakit, dan semua anggota satgas menjadi tenaga kesehatan relawan covid19. Dan seluruh warga diarahkan rumahnya menjadi rumah sakit bagi keluarganya.

Disisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan menyimpulkan dalam masa PPKM Darurat harus berhasil. Bagi mereka yang melanggar karena keserakahan sanksinya lebih berat dari pada mereka yang melanggar karena kebutuhan ekonomi. Selain itu pemerintah provinsi berupaya memenuhi kebutuhan bantuan sosial bagi warganya.

Menurutnya PPKM Darurat ini merupakan langkah secara khusus untuk mengurangi mobilitas warga. Karena kalau untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sudah disiplin.

Gubernur juga melakukan sidak di perkantoran non esensial. Pasalnya, masih banyak yang tidak menutup operasionalnya. Lalu memasang segel pada perkantoran yang bandel dan masih memberlakukan WFO.

Pemerintah Provinsi membuka posko aduan lewat JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha.

“Kamu bisa segera laporkan melalui JakLapor di JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha,”

Pada waktu yang sama, Bupati Banyumas Ahmad Husein melalui keterangan persnya yang diterima redaksi berupaya melakukan sidak kepada para pedagang kaki lima yang masih menyedikan makan tempat makan ditempat dan usaha non esensial bidang usaha yang tidak mendasar atau utama. Seperti jual beli HP, pangkas rambut yang sudah pasti tidak bisa jaga jarak, sudah semestinya ditunda dulu setelah PPKM Darurat.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90