Sejumlah Kepsek TK Di Ogan Ilir Diduga Pungli Tebus Ijazah, Ini Kata Disdik

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Tim

Kabupaten Ogan Ilir – Mahalnya biaya penebusan Ijazah di tingkat Pra Sekolah yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Kanak-Kanak (TK) membuat sejumlah Wali Murid di wilayah Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir(OI), Provinsi Sumsel, mengeluh dan merasa keberatan. Hal ini mencuatkan dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) yang berkedok biaya tebus Ijazah.

Sebut saja I, seorang wali murid di TK Pertiwi kepada media ini mengatakan, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengambilan ijazah TK anaknya. Biaya yang ditetapkan sebesar Rp.120 ribu untuk menebus Ijazah dan pengambilan 2 buah Foto Kenangan.

“Hari ini, pembagian Ijazah TK anak saya. Untuk itu, semua Wali Murid harus bayar Rp.120 ribu. Dari uang itu, kami dapat ijazah bersama 2 buah foto tanpa dibingkai. Kalau mau tebus 1 foto lain, bayar lagi Rp.25 ribu”,kata I usai pembagian ijazah anaknya di TK Pertiwi, Kamis (24/06/2021) pagi.

Berdasarkan keluhan wali murid tersebut, awak media segera menemui Kepala Sekolah (Kepsek) TK Pertiwi Jasimah di kantornya guna mengkonfirmasi kebenaran laporan adanya dugaan pungutan liar (pungli) terkait penebusan Ijazah.

Jasimah sempat membantah adanya biaya penebusan Ijazah, “Tidak ada pungli pak, yang ada itu uang untuk biaya nebus 2 foto kenangan @Rp.25ribu foto. Kemudian uang tebus ijazah dari Dinas Pendidikan OI sebesar Rp.20 ribu per murid. Untuk pengambilannya ke dinas sana, tentu ada ongkos kirimnya, tidak mungkin kami jalan kaki. Ada lagi biaya untuk upah penulisan ijazahnya Rp.10 ribu per murid. Jadi uang Rp.120 ribu itu, ya untuk biaya yang saya sebutkan tadi bukan biaya penebusan Ijazah”, terang Jasimah usai mewisuda 32 Murid TK Pertiwi.

Saat ditanya mengenai Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), Jasimah menjelaskan bahwa TK Pertiwi memang menerima BOP sebesar Rp.18 juta pertahunnya yang diterimanya per 6 bulan @Rp.9 juta.

“Kami dapat BOP Rp.9 juta @6 bulan. Tapi dana tersebut dipergunakan untuk membeli atau memperbaiki wahana permainan yang rusak bukan untuk merehabilitasi bangunan. Jangankan untuk rehab, mau beli lemari pun tidak diperbolehkan”, tandasnya tegas.

Hal yang sama juga dialami oleh wali murid di TK ABA Tanjung Raja. Namun kali ini biaya yang dikeluarkan oleh R bukan nama sebenarnya sebesar 88 ribu rupiah untuk tebus foto dan ijazah TK anaknya. “Untuk foto Rp.18 ribu dan Rp.70 ribu nebus ijazah”, ungkapnya.

Kepala Sekolah TK ABA, Endang Kurniawati saat ditemui di kantornya mengakui dan membenarkan adanya biaya sebesar Rp.70 ribu yang harus dikeluarkan oleh Wali Murid. Namun Ia berdalih bahwa uang tersebut digunakan untuk menebus foto kenangan (souvernir) dan membayar biaya tebus Ijazah dari Dinas Pendidikan dan Yayasan serta bayar upah penulisan ijazah.

“Kami malah ada 2 ijazah, satu dari Dinas dan satu lagi dari Yayasan. Kalau yang dari Dinas itu, biasanya ada yang mengkoordinirnya dan ijazah itu kami beli biasanya Rp.20 ribu per murid, ini bisa kita ambil bisa juga tidak. Akan tetapi yang dari Yayasan itu harus karena sudah ketentuan Pusat”, bebernya.

Lebih lanjut dijelaskannya, sebelum menetapkan biaya ini kami sesama Kepsek berkoordinasi terlebih dahulu. “Misalnya TK Ini berapa dan yang itu berapa. Dan TK kami cuma Rp.70 ribu, di TK Pertiwi tidak pernah segitu malah selalu di atas Rp.100 ribu”, urainya.

Diakhir pernyataannya, Kepsek TK ABA yang baru mewisuda 45 Muridnya ini menyatakan bahwa seluruh Sekolah di Ogan Ilir memang ada biaya penebusan Ijazah. “Saya siap mengumpulkan seluruh Kepsek dan silahkan dikroscek, semuanya pasti mengakui adanya biaya itu,” tegasnya.

Sementara, Kabid TK PAUD dan PNF Disdik OI melalui kasinya Wiryadi mengatakan, terkait dugaan adanya biaya tebus Ijazah yang terjadi saat ini di Ogan Ilir, pihaknya meminta kepada media untuk dapat memberikan data lengkap mengenai sekolah mana dan berapa jumlah biaya yang ditetapkan Kepseknya.

“Jikalau dari 40 TK misalnya ya, lalu cuma 1 saja yang berbuat, tentu ini mudah, akan Kami panggil Kepseknya dan minta klarifikasinya, sudah selesai. Tapi kalau banyak, Kami perlu data akurat dan bukti yang kuat. Kami harus teliti dan memilahnya dulu”,kata Wiryadi di ruang kerjanya, Kamis (24/06/2021) siang.

Lagipula menurut Wiryadi, untuk PAUD dan TK di OI ini kan, tidak semuanya negeri ada juga yang swasta, itu artinya ada yang nerima BOP ada yang tidak. Yang swasta pun ada yang keuangannya kurang.

“Bicara biaya tebus ijazah, bisa saja kan hal tersebut kebijakan/inisiatif Kepseknya, itu namanya biaya ganti cetak. Misalnya, dari 400 TK dan 200 TK yang tidak nerima bantuan, berarti hal itu secara logikanya kan wajar-wajar saja”, ujarnya.

Ditambahkan Wiryadi, andai ada TK penerima BOP, namun melakukan praktek pemungutan biaya tebus Ijazah. Semisal dari 400 itu ada 20 yang melakukan itu artinya jika dipresentasikan hanya 2% saja, berarti ini kan cuma sedikit. “mengenai dugaan ini, tentu akan kami pilah-pilah dan kami telusuri lagi kebenarannya”, ungkapnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60