Sembako Kena PPN, Yudha Sukmagara : Sangat Prihatin Dan Tidak Pro Rakyat

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Ayi Suherman

Kabupaten Sukabumi – Rencana pemerintah terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok dalam perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), menuai banyak sorotan dari berbagai pihak.

Tak terkecuali, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara. Dirinya mengaku sangat tidak setuju dengan yang akan dilakukan Pemerintah Pusat.

“Kesannya ini sangat tidak pro rakyat, apalagi kita sedang dalam musibah pandemi Covid-19,” ujar Yudha, kepada koransinarpagijuara.com, Selasa (15/6/2021).

Dia mengaku, sangat prihatin dengan akan adanya pajak kebutuhan pokok, seharusnya yang kena pajak itu betul-betul yang mempunyai sektor ekonomi yang strategis.

“Kalau ini (PPN Sembako) diadakan, rakyat kecil pasti akan menjerit. Masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang harus dikejar, karena pajak mereka sudah menjadi kewajiban,” terangnya.

Tak hanya itu, dirinya pun berharap, rakyat tidak di bebani lagi dengan adanya pajak-pajak tersebut.

“Seharusnya tidak ada PPN terhadap sembako, karena saya rasa ini tidak etis. Kawan-kawan kami pun di DPR RI sedang memperjuangkan rakyat, agar tidak ada pajak untuk bahan sembako,” pungkasnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90