PPDB Dan Anak Guru Honorer

Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikan)

Wajah sekolah setidaknya ada tiga. Pertama sekolah industri, kedua sekolah negeri dan ketiga sekolah manusiawi. Sekolah industri adalah sekolah yang didirikan untuk industri bisnis pendidikan. Sekolah elite, mewah dan berbiaya tinggi untuk entitas orang berduit. Ekslusive dan wow.

Sekolah negeri adalah sekolah milik pemerintah. Sekolah negeri sejatinya melayani masyarakat tanpa pandang bulu apalagi pandang dompet. Maka sekolah negeri akan berusaha seobjektif mungkin melayani masyarakat. Termasuk dalam PPDB sekolah negeri harus benar-benar adil dan normatif.

Sekolah kemanusiaan adalah sekolah yang didirikan khusus mencari “surga” bukan mencari profit. Sangat mulia yayasan atau sekolah yang didirikan semata untuk berkhidmat pada kemanusiaan. Ibadah terbaik adalah menolong manusia. Apalagi menolong terkait aksesibilitas pendidikan.

PPPK atau pertolongan pertama pada kecelakaan itu biasa. Pertolongan pertama pada “kebdohan” itu jauh lebih luar biasa. Terutama menolong keluarga miskin untuk bersekolah. Kebodohan dan kemiskinan adalah kecelakaan yang sebenarnya. Entitas lugu dan sumbu pendek lahir dari kebodohan dan kemiskinan.

Sekolah harus bertanggung jawab mengentaskan “kebodohan” dan kemiskinan. Hanya dengan sekolah yang baik maka martabat manusia secara spiritual, intelektual dan bahkan material akan lebih baik. Bila sekolah malah membebani finansial orang miskin sungguh terlalu, apalagi sekolah negeri.

Bebaskan orang miskin dari segala macam biaya pendidikan! Kecuali orang-orang kaya, dorong untuk memberikan sumbangan pada sekolah yang membutuhkan. Sangat tak elok bila orang kaya ikut-ikutan ingin gratis dengan anak keluarga miskin. Si Kaya wajib menyumbang, Si Miskin wajib disumbang.

Termasuk anak guru honorer harus benar-benar diperhatikan oleh semua sekolah. Terutama sekolah negeri. Priortaskan anak guru honorer diterima di semua sekolahan terbaik terdekat dari rumahnya. Plus jangan pernah anak guru honorer dimintai sumbangan dan beban biaya pendidikan lainnya. Istimewakan anak guru honorer.

Jangan sampai malah anak pejabat yang diistimewakan. Tidak ada undang-undang yang memerintahakan mengistimewakan anak pejabat. Ada juga UURI No 14 tahun 2005 yang substansinya mewajibkan sekolahan memihak pada putra putri guru. Ini UURI bukan PP atau Permendikbud Ristek, ini UURI.

Saya mengajak semua Kasatdik dari mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah muliakan martabat guru honorer dengan memberi afirmasi prioritas pada semua anak guru honorer. Para guru honorer faktanya adalah “Pahlawan Pendidikan”, mari kita hargai dedikasinya dalam bentuk memberi maslahat atau kemudahan asksesibilitas pendidikan pada putra – putrinya.

(130)