Sidang Sengketa Lahan, Pemkab Karawang Hadirkan 7 Saksi

Pewarta : Tim Liputan

Kuasa Hukum : Keterangan Para Saksi Tidak Sinkron, Terindikasi Beri Keterangan Palsu”

Koran SINAR PAGI, Kab.Karawang,- Sidang lanjutan gugatan atas sebidang lahan milik keluarga Almarhum M.Ateng bin Uki, sesuai SHM Nomor 264, yang lahannya digunakan Pemkab Karawang mendirikan Gedung SDN IV dan Kantor Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan ( Korwilcambidik), Lemahabang, kembali digelar di PN Karawang, Kamis ( 27/05/2021).

Dalam sidang yang beragenda pemeriksaan saksi tergugat tersebut, Pemkab Karawang ( tergugat) menghadirkan tujuh orang saksi yakni, Ahmad,Firdaus, Samson, Buang, Rusli, Didin, Oyok,dan Rusta.

Pemeriksaan saksi pertama, Oyok, sebagai pelaku sejarah, mantan Kepala Desa Lemahabang. Oyok dibredel sejumlah pertanyaan dari Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat dan Majelis Hakim. Berikut kutipan kesaksian Oyok.

” Pada Tahun1989 diadakan Rempug Desa atas dasar Inpres pembangunan SD, Desa Desa diperintah mengadakan lahan. Lahan milik Pak Ateng yang digunakan. Pada tahun 2001 Oyok sudah menjabat Kades, sehingga pada bulan Juli diadakan kembali musyawarah membahas Jual Beli dengan harga sesuai NJOP senilai 20.000/M,” Ungkap Oyok.

Selanjutnya Oyok menerangkan telah terjadi pelepasan hak dan jual beli lahan milik M.Ateng.

“Hasil Rempug Desa disepakati dan terkumpul dana dari iuran masyarakat pelepasan hak atas tanah milik M.Ateng dilakukan di Pemkab dengan alat kepemilikan berupa foto copy Persil, dilanjut dengan pembuatan AJB. Untuk Kantor Korwilcambidik,luas 540M. NJOP 20.000, dan lahan SDN. Pembeli Hasan Basri sebagai pejabat UPTD P & K waktu itu,” jelasnya.

Penjelasan Oyok bertolak belakang dengan alat bukti yang dimiliki penggugat berupa sertifikat hak milik bernomor 264 atas nama M.Ateng yang terbit pada tahun 1980.

“Pada tahun pembuatan AJB tahun 2001, yang dipakai dasar jual beli adalah Persil, sementara SHM sudah terbit. Bagaimana mungkin Persil masih ada sementara SHM sudah sah diterbitkan BPN. Ini tidak jelas sehingga ada indikasi rekayasa dan keterangan palsu dari saksi,” Ujar Kuasa Hukum penggugat, Mahfut SH.,MH, saat di minta tanggapan pada saat sidang di skor.

Sidang pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan Pemkab Karawang berlangsung maraton hingga pukul 17.00.

Sementara dari saksi yang disampaikan oleh para guru dan Korwilcambidik Dinas Pendidikan terungkap ada pemberian sejumlah uang kepada H.Entan A. Sonjaya ( Ahli waris M.Ateng) / penggugat.

“Pada tahun 2016 saya diminta menjadi saksi untuk menandatangani kwitansi pemberian kompensasi sebesar 22 juta dari UPTD Lemahabang kepada H.Entang, saya tidak menyaksikan serah terima uangnya. Itu antara atasan saya Kepala UPTD ( Korwilcamdik- red) dengan H.Entang,” tutur Oos, salah seorang Kepala Sekolah.

Ditemui diluar sidang, H.Entang tidak menampik adanya pemberian kompensasi itu, namun tidak seperti yang diucapkan saksi

“Memang benar saya terima pemberian kompensasi, pertama 10 juta, kemudian 10 juta lagi menyusul dan 2 juta lagi diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan waktu itu H.Dadan dirumahnya, kenapa jadi satu kwitansi.” Beber H.Entang.

Terkait pemberian kompensasi tersebut, Kuasa Hukum penggugat menilai pihak Disdik secara tidak langsung mengakui.

“Adanya kompensasi itu menjadi pertanda pihak Disdik mengakui belum adanya transaksi jual beli yang sah, karena SHM yang jadi alas hak kepemilikan lahan masih di pegang Ahli Waris,”tandas Mahfut.

Saksi terakhir yaitu Rusta Anjela alias Utok mantan Korwil Lemahabang 2012 – 2016 menerangkan,aliran dana yang 22 jt diterima tiga kali termen, 7 juta,5juta, dan terakhir 10 juta . Kwitansi disatukan.

Kuasa Hukum menilai ketiga saksi yakni Buang, Oos Firdaus dan Rusta Anjela semua beda dan tidak nyambung.Dan menurut pandangan Kuasa Hukum bisa dikatakan memberikan keterangan palsu karena tidak sesuai paktanya berbelit belit ketika ditanya kwitansi yang dua tidak ada***

(94)