Dalih Kekurangan Biaya,Oknum PPKD Pungut Biaya Terhadap Calon Kades

Pewarta : Agus Lukman

Kabupaten Garut – Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Garut yang akan dilaksanakan pada 8 Juni mendatang tahun 2021, tercoreng dengan adanya dugaan oknum PPKD yang memungut biaya terhadap para Calon Kades disalah satu desa untuk menutupi kekurangan biaya.

Hal itu dirasa sangat meresahkan bagi para Calon Kades yang akan ikut konstansi Pilkades.

Terkait hal ini, Anggota Komisi I Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat meminta penitia Pilkades tingkat Kabupaten Garut untuk segera menyikapinya.

Karena menurutnya, dalam PP, Perda dan Perbup tentang Pilkades sudah dijelaskan, bahwa Anggaran Pilkades bersumber dari APBD dan untuk menutupi kekurangan dalam penyediaan sarana Prokes Covid bersumber dari APBDes, tandasnya.

“Jadi kalau benar ada pungutan PPKD kepada para calon kepala desa harus kuat dasar hukumnya, supaya tidak mencederai pelaksanaan Pilkades serentak di 217 desa,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, informasi yang diterima biaya yang dibebani kepada para Calkades mencapai Rp.14 juta. “Saya berharap panitia Pilkades tingkat kabupaten segera turun menyikapi masalah pungutan tersebut,” tandasnya.

Disebutkan, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saja, KPU tidak memungut biaya kepada para calon, jadi kasihanlah kepada calon kepala desa kalau harus dipungut, imbuhnya.

“Kalau ada kekurangan bisa dibicarakan antara panitia dengan desa dan panitia tingkat kabupaten supaya solusinya bersandarkan pada kaedah hukum,” ucapnya lagi.

Dadang menegaskan mengenai kebutuhan anggaran pilkades sudah diatur dalam pasal 114-115 Perbup No.11/2021.

“Saya berharap salah satu desa yang PPKD mewajibkan calon kepala desa untuk membayar kekurangan anggaran Pilkades, untuk membaca rujukan teknis tentang anggaran pilkades di perbup tersebut,” pungkas Dadang.

(34)