Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2020 Khusus Desa Rebo

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta. : Sermon Simanihuruk

Koran SINAR PAGI, Bangka,- Evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2020 khusus Desa Rebo diadakan di Aula kantor camat sungailiat yang dihadiri oleh Bupati Bangka Mulkan SH.MH Kamis (29/04-2021).

Dalam sambutanya Bupati Bangka menyampaikan , jangan sampai memberi suatu catatan kepada Pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka tidak memberi suatu bimbingan atau kisi-kisi kepada desa-desa untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa tersebut. Sehingga perlu kami evaluasi tiap tahun, 3 bulan setelah pelaksanaan APBDes tersebut.

Lanjutnya, Kami melihat untuk Desa Rebo cukup baik karena membawahi dari 3 dusun, dusun Rebo, Karang Panjang dan Tanjung Ratu. Bahkan tahun 2019 mereka hanya meninggalkan Silpa kegiatan 25 juta, berarti cukup baik dengan anggaran 2 milyar lebih dipotong masih ada 1,9 milyar. Ini cukup baik. Tahun 2020 ini cukup baik hanya meninggalkan 9 juta 500 ribu lebih Berarti cukup baik progressnya karena ada suatu pembinaan dari kecamatan dan dari pemerintah desa dan kami pemerintah daerah langsung road show ke lapangan, kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan itu.

Yang paling penting dikembangkan adalah wisata pantai. Mulai sekarang lah kita mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Yang kita takuti dengan kondisi sekarang ini, dengan kondisi perekonomian dan hutang negara yang cukup besar, apakah nanti dana desa ini masih dikucurkan dari pusat atau tidak. Kalau tidak maka akan menganggu operasional desa kita. Maka mulai sekarang lah kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing.

Sampai hari ini Piutang PBB kita masih banyak yang belum membayar kewajiban masyarakat tersebut sekitar 20 milyar dan inilah yang harus kita dorong dan edukasi kepada masyarakat apabila nanti mereka ada suatu keperluan misalnya meminjam bank, otomatis bank akan meminta pelunasan dari PBB tersebut. Dan juga harus diberi pemahaman kepada masyarakat, jangan kita berpikir kita membayar pada hari ini. Kita berpikir ke depan kegunaan terhadap PBB tersebut.

Jadi pemekaran masih belum dicabut memoratium itu. Di dalam persyaratan pemekaran desa itu harus memiliki 4 ribu jiwa. Sedangkan tadi dari 3 dusun baru 4.700 jiwa ini yang sangat sulit. Ini nanti kita lihat apakah nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat. Saya rasa sekarang karena kondisi negara kita seperti ini, pemekaran desa masih dinomor duakan. Kita terfokus kepada kesehatan dan jaminan sosial kepada masyarakat kita. Banyak usulan pemekaran seperti di Bukit Layang, Cungfo dan Kace. Silahkan boleh-boleh saja, tapi ada kewenangan dari pemerintah pusat ujarnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90