Dewan Pendidikan Jabar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Tentang Komite Sekolah

Pewarta: Dwi Arifin

Koran Sinar Pagi (Kabupaten Bandung)-, Tanggal 29 – 30 April 2021 bertempat di Grand Hotel Sunshine Soreang Kab. Bandung Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) yang difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Forum Diskusi Terpumpun tentang Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BPOD). Selain dihadiri oleh seluruh anggota dan beberapa orang tim teknis DPJB, kegiatan ini dihadiri juga oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya dan perwakilan dari Bappeda Jabar.

Ketua DPJB Prof. Dr. H. Amung Ma’mun, M.Pd. saat menyampaikan pengantar diskusi menyampaikan bahwa DPJB telah berupaya menjembatani kepentingan pemerintah provinsi Jawa Barat dan masyarakat termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan di daerah. Di satu sisi DPJB mendorong pemprov Jabar untuk menyediakan anggaran pendidikan yang proporsional untuk pembiayaan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, dan di sisi lain, masyarakat pun diajak untuk ikut berpartisipasi dalam hal pembiayaan pendidikan melalui sumbangan. Oleh karena itu, antara pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam peningkatan mutu pendidikan, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 46 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.” Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Selanjutnya, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa “Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan masyarakat.”

Walau demikian, mengingat belum adanya payung hukum yang jelas terkait dengan teknis peranserta orang tua/masyarakat dalam memberikan sumbangan kepada satuan pendidikan, sekolah-sekolah banyak yang gamang untuk menggali sumbangan dari orang tua/ masyarakat melalui komite sekolah karena takut disebut pungutan liar (pungli) dan ujung-ujungnya berurusan dengan aparat hukum.

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat menyalurkan BOPD pada jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri untuk meringankan beban masyarakat dari kewajiban membayar SPP dan sebagai pendampingan dana BOS dari pemerintah pusat. Jumlah BOPD disesuaikan dengan jumlah rombelnya. SMA yang memiliki rombel sebanyak 1-3 rombel mendapatkan 160.000/siswa/bulan, jumlah rombel 14-24 mendapatkan 150.000/siswa/bulan, jumlah rombel 25-36 mendapatkan 145.000/siswa/bulan. Pada jenjang SMK, yang memiliki rombel 1-24 mendapatkan 170.000/siswa/bulan, jumlah rombel 25-48 rombel mendapatkan 160.000/siswa/bulan, dan jumlah rombel 49-72 mendapatkan 150.000/siswa/bulan, sedangkan SLB mendapatkan 510.000/siswa/bulan.

Wahyu menyampaikan bahwa jumlah BOPD tersebut memang belum sepenuhnya bisa mencukupi kebutuhan operasional satuan pendidikan mengingat kemampuan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menyediakan anggaran BOPD juga masih terbatas, apalagi pada masa pandemi Covid-19 dimana anggaran provinsi banyak difokuskan untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu, Wahyu menyampaikan bahwa sekolah diupayakan untuk kreatif menggalang dana dari masyarakat untuk menutupi kebutuhan operasional, misalnya, dengan mencari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan.

Wahyu pun menyampaikan bahwa saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendorong SMK-SMK untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Produk-produk dari SMK dijual dan menghasilkan pemasukan bagi mereka untuk mendukung operasional sekolah. Selain itu, saat ini pun digulirkan program SMK Membangun Desa yang tujuannya untuk bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam peningkatan mutu pendidikan.

Terkait dengan masalah BOPD, hal ini diamini perwakilan dari Bappeda Jabar yang menyampaikan bahwa untuk menambah BOPD dalam kondisi saat ini masih belum memungkinkan. Misalnya, menaikkan BOPD sebesar Rp 10.000 saja per siswa dampaknya bisa mencapai milyaran rupiah mengingat banyaknya jumlah siswa SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.

Salah satu anggota DPJB Dr. Teguh Wahyudi, M.Pd. menyampaikan bahwa berdasarkan kajian standar unit biaya (unit cost) SMK, saat ini BOPD yang diberikan kepada SMK-SMK di Jawa Barat dengan berdasarkan rombel kurang proporsional mengingat setiap SMK memiliki Kompetensi Keahlian (KK) yang beragam dan setiap KK memiliki kebutuhan biaya yang berbeda. Misalnya jurusan teknik perkapalan kebutuhan biayanya berbeda dibandingkan dengan jurusan administrasi perkantoran. Oleh karena itu, BOPD yang diberikan seharusnya didasarkan atas tingkat kompleksitas dan kebutuhan setiap KK.

Pada Bab IV point 4 Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dinyatakan bahwa “Pemenuhan Standar Biaya Operasi nonpersonalia menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, tapi sayangnya hal ini belum ditindaklanjuti oleh banyak pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi Jawa Barat yang belum menetapkan unit cost untuk 127 KK SMK di Jawa Barat.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat Drs. H. Barnas Ajidin, M.M., M.M.Pd. dalam tanggapannya menyampaikan bahwa pada dasarnya Biro Kesra mendukung langkah DPJB sebagai mitra gubernur dalam memberikan saran atau masukan yang konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat dan berharap DPJB semakin eksis melalui hasil-hasil kajiannya. Biro Kesra siap memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPJB.

Forum diskusi terpumpun tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa Gubernur Jawa Barat perlu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komite Sekolah sebagai payung hukum bagi sekolah untuk memberikan kesempatan partisipasi pendanaan dari orang tua/ masyarakat dalam bentuk sumbangan mengingat sekolah memerlukan pemenuhan biaya untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. BOS dari pemerintah pusat dan BOPD dari pemerintah provinsi Jawa Barat masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

Agar tidak mengundang kontroversi dan kesalahpahaman dari masyarakat/ orang tua peserta didik, dalam Pergub pun tentunya perlu diatur bahwa sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan dari kalangan masyarakat yang mampu dan bersifat tidak mengikat, sedangkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu digratiskan. Adanya BOS dan BOPD berdampak terhadap hilangnya partisipasi orang tua yang mampu dalam pendanaan pendidikan di sekolah karena menganggap sekolah gratis dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan kepada sekolah membangun kemitraan dengan orang tua serta dunia usaha/ dunia industri yang dikenal dengan pentahelix A-B-C-G-M (Academic-Business-Community-Government-Media) dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semangat inilah yang perlu menjadi salah satu pertimbangan bagi Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan Pergub Komite Sekolah. (sumber: Humas DPJB)

(24)