Luar biasa, Oknum Internal BRI Diduga Bekerja Sama Dengan Calo, Lakukan Pungli BPUM

Pewarta : Romli Kahar

Koran SINAR PAGI, Kab.Sukabumi – Hingga akhir tahun 2020 Pemerintah pusat dengan program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha mikro produktif melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), telah selesai dilaksanakan.

Bantuan Presiden Usaha Mikro produktif tersebut diberikan secara
hibah dan diberikan langsung tunai kepada pelaku usaha mikro dan kecil terdampak Pandemi Covid-19, sebesar Rp.2,4 juta per-UKM. Penyaluranya melalui Bank BRI, maupun bank yang ditunjuk lainnya langsung kepada rekening bank penerima bantuan yang tersebar di seluruh Indonesia

Laman depkop.go.id menyebutkan telah mencapai seratus persen atau memenuhi target 12 juta usaha mikro pada tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran Rp.28,8 triliun. Secara administrasi transaksi perbankan semua berjalan baik.

Tahun ini, 2021 Kemenkop dan UKM kembali melaksanakan program BPUM yang sama pada tahun 2020 diusulkan untuk 20 Juta pelaku usaha, dengan anggaran Rp 48 Triliun. Per-UKM akan menerima BPUM Rp 1,2 juta. Bantuan itu sendiri berdasar pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020.

Harapan agar semua berjalan lancar, baik secara regulasi, administrasi, dan asas manfaat bagi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil. Terlebih ditengah kondisi Covid-19 yang kian tiada menunjukan itikad baik untuk sirna dari bumi nusantara ini.

Tetapi, dari pantauan media koransinarpagijuara.com program tersebut sangat lemah dalam pengawasan baik oleh Kemenkop, pemerintah daerah maupun dinas dan aparat terkait.

Selain itu tidak adanya survey, kurangnya cek dan recek data dan kriteria pemohon program Banpres dipastikan banyak meleset dari sasaran.

Di sisi lain banyaknya masukan dan informasi pada tahun 2020 banyak warga yang tiba-tiba dadakan menjadi pelaku usaha mikro/kecil untuk memperoleh Banpres atau BPUM melalui bank penyalur nasional yang ditunjuk.

Dan yang lebih miris proses permohonan bantuan BLT UKM tidak
melibatkan sama sekali pengurus RT dan RW maupun kelurahan setempat. Proses permohonan melalui orang-perorang atau perantara atau dapat pula disebut calo dalam menjaring calon penerima bantuan untuk diusulkan.

Dalam aksinya calo di lapangan diduga mempunyai jaringan/pendamping yang dipercaya untuk melakukan penginputan data pemohon. Syaratnya cukup mudah hanya isi selembar formulir, copy KTP dan KK serta nomer telpon calon penerima,

Kurangnya informasi saluran pendaftaran peserta Banpres UMKM sangat membuka peluang calo untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Calo ini mempunyai peranan yang bermacam -macam, ada yang mencari calon penerima bantuan BPUM dengan komitmen lisan atau uang jatah atau pungutan liar Rp.300 ribu sampai Rp.500 ribu yang wajib dikeluarkan penerima bantuan setelah cair dari bank. Biasanya sang calo alias sang pemalak juga mengecek di eform.bri.co.id/bpum nama orang-orang yang diusulkannya untuk memastikan dana bantuan telah cair dan dapat diambil langsung oleh pemohon di bank penyalur terdekat.

Kondisi calo Banpres/BPUM/BLT UKM seperti itu terjadi di sejumlah tempat di Sukabumi khusus daerah palabuhanratu

Dapat dibayangkan bila kecilnya saja seorang calo mampu menjaring 100 orang penerima BPUM dikalikan Rp 300 ribu maka oknum pencari keuntungan ini meraup Rp 30 juta belum lagi potongan fee oknum internal bank BRI yang memulus kan modus terselubung lingkaran setan tersebut. Bahkan sampai-sampai sang oknum memberi peluang pengambilan uang bantuan secara kolektif.

Jual beli formulir sebagai syarat pengambilan di bank terdekat pun menjadi warna dan peluang bisnis tersendiri di lingkungan masyarakat palabuhanratu, agar bisa mendapatkan urut pertama pengambilan uang bantuan tersebut, ini terbukti ketika tim redaksi koran Sinarpagi menelusuri langsung kejadian di lokasi tempat pendaftaran yang mana kehabisan formulir pendaftaran adalah jawaban yang sering terjadi,

Sebut saja (BI) salah satu calo formulir pendaftaran yang pernah menawarkan jasa langsung kepada tim Redaksi, “Abdi aya dua formulir, bilih bade tapi per folmulir na Abi nawur Rp.50 rb (Saya ada dua formulir kalau mau biar bisa dapat urutan terdepan cukup 50 ribu saja,) Sambutnya berharap.

Berbeda dengan (BI) sebut saja (AW) asal Desa Tonjong yang langsung bisa bantu cairkan cepat uang bantuan pemerintah karena koneksi nya yang kuat dengan pihak internal bank BRI.

Kegaduhan yang terjadi bahwa banyak calo atau jasa dengan tarif nominal lumayan besar dan bisa mencairkan uang BPUM di bank BRI tanpa harus antri ini di akui oleh salah seorang warga desa Tonjong sebut saja (BN) yang tidak mau menggunakan jasa calo, “Kalau mau Cukup bayar Rp.250 rb langsung cair,” ungkapnya.

Siapa ? tanya tim redaksi, “Ada Dech,” jawab (BN)

Ditambahkan (BN) ” Saya lebih baik urus sendiri walaupun harus lama, daripada bayar orang atau calo,” ungkap ibu yang juga dapat bantuan BPUM ini.

Ada indikasi Calo yang bergerak di sekitar palabuhanratu ratu bekerja sama dengan pihak internal bank cabang dan unit sekitarnya , diduga banyak pula calo lain yang beroperasi diluar wilayah itu. Belum lagi Data lain browsing di google banyak kejadian serupa di daerah luar daerah bahkan dengan uang palak mencapai satu juta rupiah, Luar biasa!!

Kini, dengan adanya program yang sama pada tahun 2021, calo yang sukses di tahun 2020 kian masif melebarkan sayap dengan melahirkan calo-calo baru sebagai jaringannya. Tentunya calo lama akan mengurangi porsi pendapatannya untuk berbagi hasil.

Sementara pemerintah pusat melalui
Kemenkop yang dipimpin oleh Teten Masduki belum memberikan statement tegas terkait pelaku pungli program yang bertujuan untuk Peningkatan Ekonomi Nasional/PEN ditengah pandemi Covid-19 ini.

Dari sisi lain dikutip detik.com, Direktur Utama PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk (BRI) Sunarso meminta masyarakat waspada terhadap kemunculan pungutan liar (pungli) dari pihak tak bertanggung jawab dalam proses pencairan Program Bantuan Presiden Produktif atau Bantuan Modal untuk Usaha Mikro (BPUM).

Menurutnya, hibah pemerintah sebesar Rp 2,4 juta dan 1,2 juta itu tak ada pungutan biaya dan dipastikan langsung ditransfer utuh ke rekening penerima.

“Tidak boleh ada pungutan apapun dengan alasan apapun,” ujar Sunarso dalam acara Ngopi BUMN, beberapa waktu yang lalu di salah satu stasiun TV swasta.

Menurutnya, dalam pencairan dana tersebut, seringkali muncul oknum- oknum yang melakukan praktek pungli. Modusnya dengan mengelabui masyarakat sebagai pengumpul KTP dan beralasan bisa menjanjikan pencairan bantuan modal dengan cepat.

“Kami berpesan masyarakat harus menyadari, dan jangan mudah terperangkap ulah perantara atau calo yang mencari keuntungan.” Selanjutnya Kepada calo sadarlah, jangan terlalu mencari untung, kecuali seikhsnya saja,” pungkasnya.

(19)