Diduga Anggaran Tidak Disalurkan, Kader Pos Yandu Desa Mekar Mulya Menjerit

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta : Heru Sugiman

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar dan merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang dibantu oleh petugas kesehatan.

Posyandu menjadi wujud kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas dengan penanggungjawab Kepala Desa dan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kegiatan pos yandu dengan memberikan anggaran untuk keperluan pos yandu .

Tetapi apa yang terjadi di di desa mekar mulya kecamatan Malangbong kabupaten Garut ada pengakuan mengejutkan dari salah seorang ketua pos yandu yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan kalau untuk tahun 2020 kemarin mereka tidak menerima anggaran pos yandu yang bersumber dari APBD propinsi sebesar Rp.1.750 ribu yang terpaket dalam bantuan IP propinsi dan juga anggaran untuk stunting dikarena Pokjanal pihak desa yaitu Sekdes mengatakan kalau anggaran pos yandu th 2020 di salurkan untuk penangan Covid 19. dan untuk honor insentif bagi para kader juga baru 2 tahun ada sebelum nya tidak ada.

Sementara untuk kegiatan pemberian makan tambahan untuk bayi kami melakukan swadaya saja , sementara di desa kami ada 5 pos yandu .pungkasnya.

Sementara itu sekdes mekar mulya Ade saat di konpirmasi mengenai hal tersebut Ade mengatakan kalau untuk anggaran oprasional pos yandu yang 1750 juta dari propinsi sudah kita salurkan sambil menunjukan daftar penerima lengkap dengan tanda tangan mungkin saja mereka lupa karena tahun sebelumnya langsung masuk rekening pos yandu kalau sekarang masuk rekening desa dan memang kalau untuk anggaran pos yandu untuk kegiatan penambahan makanan di mana didalamnya ada untuk pencegahan stunting yang kita anggarkan dari dana desa TH 2020 sebesar 25 juta kita tidak salurkan karena ada perubahan untuk kegitan yang lain, tetapi Ade tidak menunjukan hasil musdus untuk perubahan tersebut dan untuk kegiatan apa perubahan itu secara rinci .

Di lain pihak pengamat masalah pembangunan desa Adam kusumah mengatakan terkait hal ini berhati hatilah dalam penggunaan Dana desa karena dana desa bersumber dari APBN dan apabila dalam pelaksanaan dana desa terdapat penyelewengan dan dari perbuatan tersebut menyebabkan kerugian negara dan menenuhi unsur unsurnya itu bisa di katagorikan korupsi, dalam penyalahgunaan anggaran itu tidak akan di lihat besar kecilnya anggaran yang di selewengkan tetapi secara hukum yang di lihat adalah perbuatannya, kalau anggaran yang kecil saja tidak benar apa lagi yang besar.

Sebetulnya dalam pelaksanaan dana desa tak perlu khawatir karena pemerintah telah menyediakan para pendamping desa yang akan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksanaan dana desa apalagi sekarang Dana desa itu on line setiap orang bisa melihatnya, jadi berhati hatilah dalam penerapan dana desa dan kita harap pihak inspektorat daerah untuk betul betul memeriksa pelaksanaan dana desa untuk mencegah kebocoran anggaran, pungkasnya .

banner 728x90

Pos terkait

banner 468x60