Pemprov Jabar Optimalkan Pelayanan Pembangunan 1.378 Desa Dimekarkan

  • Whatsapp
banner 468x60

Pewarta: Dwi Arifin

Koran Sinar Pagi (Kota Bandung)-, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar, Dewi Sartika mengatakan, saat ini penataan desa di Jabar cenderung stagnan dibanding peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah di desa. 

Oleh karena itu, pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menginisiasi penataan desa di Jawa Barat dinilai amat penting dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pembangunan desa. Tidak hanya itu, stagnasi penataan desa pun dianggap sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan infrastruktur di desa-desa. 

Saat ini pentingnya penataan  desa di Jawa Barat memiliki dua puluh tujuh kabupaten/kota dengan 5.312 desa. Akibatnya, banyak desa yang secara geografis terlalu luas. Sehingha anggaran dana desa tahun 2020 yang berjumlah Rp 5,9 triliun dinilai Dewi dapat menghambat proses pembagunan jalan dan sarana fisik ditambah sekitar 72,38 persen masyarakat Jawa Barat yang berjumlah hampir lima puluh juta jiwa tinggal di desa. 

“Jumlah aparat desa dan pelayanan tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa,” kata Dewi dalam Forum Asisten Pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat via konferensi video di Gedung Sate, Kota Bandung.

Dewi menarik perbandingan dengan dua provinsi lainnya seperti Jawa Tengah (Jateng) yang memiliki 7.809 desa di bawah 33 kabupaten/kota, anggaran dana desa tahun 2020 adalah Rp 8,2 triliun. Selanjutnya  Jawa Timur (Jatim) yang memiliki 7.724 desa, 38 kabupaten/kota, dan Rp 7,6 triliun untuk dana desa. Apabila melihat jumlah penduduk, Dewi menjelaskan sebanyak 1.378 desa dapat dimekarkan. Sebab, jumlah penduduk di 1.378 desa tersebut lebih dari 12.000 jiwa atau dua kali lipat jumlah penduduk minimal satu desa yakni 6.000 jiwa. 

Terdapat delapan aspek persyaratan pembentukan desa baru, yakni (1) aspek akses transportasi, (2) aspek usia desa, (3) aspek potensi sumber daya alam, (4) aspek sosial budaya, (5) aspek batas wilayah desa, (6) aspek sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pelayanan publik, (7) aspek cakupan wilayah, dan (8) aspek pembiayaan perangkat pemerintahan desa. 

“Penataan desa menjadi penting dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di luar itu, 1.900 desa yang mempunyai penduduk antara 6.000 sampai 12.000 jiwa dimungkinkan untuk dilakukan penataan dengan syarat dilakukan penggabungan dengan desa lain. Desa induk maupun desa yang dibentuk baru minimal jumlah penduduk sebanyak 6.000 jiwa. Di samping itu, secara geografis letak desa yang digabungkan berbatasan satu dengan lainnya,” jelas Dewi.

Namun, dalam penataan desa, Dewi menjelaskan bahwa terdapat aspek-aspek pertimbangan penataan desa lainnya, yakni evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, survei kepuasaan masyarakat desa, survei prakarsa penataan desa masyarakat, wawancara penataan desa, dan analisis urusan penataan desa. (Sumber: Jabarprov.go.id)

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90