Diduga Oknum ASN di Garut Lakukan Poliandri, Belum Ada Tindakan Nyata Dari BKD

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Heru Sugiman

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut – Kasus dugaan poliandri yang dilakukan salah satu ASN dilingkungan Pemkab.Garut muncul ke permukaan karena adanya laporan seorang ibu rumah tangga bernama Dede Lina warga kampung Ciomas RT03/04, Desa Dangiang Kecamatan Cilawu, kepada BKD Garut yang melaporkan kalau suaminya Maki Abdul Malik telah menikah lagi dengan ASN berinisial AH yang bekerja di staf pelayanan Kecamatan Cilawu.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Dede Lina, yang bersangkutan mengatakan, dirinya mengetahui suaminya menikah lagi setelah AH menelepon dirinya dan mengatakan kalau dia adalah istri Abdul Malik yang merupakan suami dari Dede Lina.

Sontak saja ia kaget, tapi Dede masih tak percaya karena setahu Dede, antara suaminya dan AH memang berkawan dan sering berkunjung ke rumahnya. Karena penasaran dengan ucapan AH, Dede Lina bersama dengan keluarganya kemudian menelusuri kebenaran berita itu, terlebih diakuinya suaminya akhir – akhir ini memang jarang pulang, padahal ia sedang hamil tua.

Dan benar saja ternyata Abdul Malik suaminya memang telah menikah siri dengan AH pada tanggal 14 Desember 2019 di rumah AH di Kampung Bojong Loa, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilawu dengan disaksikan oleh RT dan ustad setempat.

Atas hal tersebut Dede Lina kemudian mengadukan tindakan AH dan suaminya tersebut ke BKD dengan diantar oleh Kasi Kepegawaian Kecamatan Cilawu bernama Beben, bahkan Dede Lina sudah di BAP oleh pihak BKD hingga dua kali.

Lalu mengapa AH diduga melakukan poliandri karena AH bercerai dengan Teten suami sebelumnya tidak melalui prosedur perceraian ASN yang telah diatur oleh PP 10 Th 83 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang termuat di pasal 2,3,4,5 dan seterusnya dimana bagi PNS yang akan menikah atau bercerai harus ada ijin atasan dengan alasan yang jelas dan kuat, setelah itu baru mendapatkan rekomendasi dari BKD untuk melakukan perceraian di depan pengadilan, karena menurut UU perkawinan no 1 th 74 perceraian sah apabila dilaksanakan di depan pengadilan, dan itu di perkuat oleh peraturan BAKN.

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian .

Sementara itu perceraian AH dengan Teten tidak ada rekomendasi dari pimpinan AH, dalam hal ini Camat dimana dia bekerja dan rekomendasi dari BKD sehingga perceraianya dilakukan dibawah tangan tidak melalui Pengadilan Agama.

Secara hukum negara, AH masih istri sah Teten karena perceraiannya tidak dilakukan didepan Pengadilan Agama, kemudian karena merasa sudah bercerai secara agama lantas AH menikah lagi dengan Maki Abdul Malik yang masih terikat perkawinan dengan Dede Lina dan AH di sini bisa disebut sebagai istri ke dua Maki.

Hal ini yang menjadikan AH patut diduga telah melakukan poliandri, padahal di dalam PP 10 th 83 di nyatakan kalau PNS dilarang menjadi istri ke dua, walaupun akhirnya Abdul Malik menceraikan Dede Lina secara Siri dan AH ataupun Abdul Malik telah mengakui mereka telah menikah secara siri di depan Dede Lina pada tanggal 14 desember 2019 ketika mereka bertemu bertiga di rumahnya keluarga Dede Lina dan itu di kron portir kepada kedua belah pihak.

Adapun laporan Dede Lina ke pihak BKD disamping melaporkan perilaku AH sebagai seorang PNS ia pun minta keadilan dan kepastian hukum dari suaminya untuk bisa perceraian didepan Pengadilan Agama, namun laporannya selama ini hasilnya sudah berbulan bulan tiada membuahkan hasil.

Menurut penilaiannya pihak BKD terkesan melindungi dan menutup-nutupi permasalahan ini, sehingga membuat tanda tanya besar bagi dirinya ada di balik semua ini, pungkasnya.

Di lain pihak, BKD Kabupaten Garut melalui Kabid Penegakan Disiplin Aparatur Negara, Galih mengatakan, bahwa pihaknya sudah memproses laporan dari Dede lina dan sudah melakukan pemanggilan beberapa kali kepada kedua belah pihak.

Menurut Galih, pihaknya sedang melakukan pemberkasan atas masalah dan ada yang kurang dari laporan Dede Lina, karena tak ada bukti kongkrit kalau AH melakukan perkawinan dengan Maki Abdul Malik, sementara BKD hanya kesekretariatan.

“Dalam hal ini setelah semuanya lengkap segala buktinya barulah kami serahkan ke pihak MP3D dan keputusan apa yang akan direkomendasikan oleh MP3D kepada seorang ASN bila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tentang ASN itu melakukan pelanggaran disiplin tentang ASN itu kewenangannya ada di pihak MP3D,” ucapnya.

Sanksinya ada beberapa diantaranya penundaan kenaikan golongan dinonjobkan sampai mungkin Kehilangan beberapa fasilitas dari pemerintah, tegasnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90