Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Bandung)-, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memberikan lampu hijau untuk menggelar sekolah tatap muka di tengah pandemi. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, sekolah tatap muka di sekolah untuk semester genap tahun ajaran 2020/2021 akan digelar Januari 2021. Sesuai SKB 4 menteri, pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah diperbolehkan dilakukan ada Januari 2021 atau pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat sejumlah persiapan prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Sekolah agar tetap mementingkan protokol kesehatan pencegahan Covid19. Ia pun menginstruksikan Dinas Pendidikan Jabar untuk mempersiapkan sejumlah persiapan, termasuk aturan, untuk mendukung pembelajaran tatap muka di tengah pandemi.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi, memaparkan tentang pembukaan sekolah pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan dan juga simulasi. Hal ini untuk memastikan pembukaan sekolah di Jawa Barat sudah siap dilakukan pada Januari 2021.
“Intinya kita di pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan untuk Januari 2021 kami siap untuk melaksanakan dan menggelar kegiatan tatap muka,” kata Dedi saat Prescon di Gedung Sate yang disiarkan di Kanal Youtube Humas Jabar, Jumat 18 Desember 2020.
https://3bf2d9d4998a3de89e08ba2ee28d5b45.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html Dedi menegaskan, pembukaan sekolah dilakukan bisa dilakukan jika pihak sekolah mendapatkan izin dari Satgas Kota/Kabupaten setempat. Pihak sekolah melalui kepala sekolah harus mengajukan izin pada laman dapodik dan harus melengkapi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.
Jika sudah menyampaikan permohonan, lanjut Dedi, nantinya pihak pengawas cabang disdik akan mengecek kesiapan dari sekolah bersama dengan pihak kecamatan dan kepala desa. Setiap sekolah harus memenuhi daftar check list yang telah disusun oleh Disdik Jabar.
“Kalau menurut daftar check list itu sudah memenuhi maka di sekolah itu pun akan menyampaikan laporan kepada camat dan cabang dinas. Dan cabang dinas itu nanti akan melaporkan ke satgas di tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.
Dedi memaparkan, pada awal pembukaan sekolah nantinya akan ada sebagian siswa yang tetap belajar daring karena kapasitas ruangan kelas harus bisa 50 persen.
“Polanya nanti sama seperti yang kita simulasikan di pekan ini kelas 10 masuk semua jadi semua kelas diisi kelas 10 dengan mata pelajaran-pelajaran yang memang sulit dilakukan (daring). Minggu depannya kelas 10 daring, nah nanti kelas diisi oleh kelas 11,” paparnya.
https://31a2797693ddfa831682036769ded11d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html Sebelum kelas diisi, Dedi pastikan jika setiap ruang kelas harus disemprot disinfektan terlebih dahulu. Pembelajaran tatap muka dan daring ini akan terus dilakukan sambil melihat kondisi terbaru.
Terkait akan dibukanya kembali pembelajaran tatap Erni Kustiani Kepala SMPN 2 Kota Bandung, kepada media mengatakan, untuk menggelar pembelajaran tatap muka, salah satunya mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri, dengan 5 siapnya. Yaitu siap Pemkab/Pemkot, siap sekolah, siap orangtua siswa, siap guru dan siap siswa.
Pihaknya terlebih dahulu melihat petunjuk dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Ia menambahkan Pemkot Bandung juga akan mengijinkan pembelajaran tatap muka langsung apabila sudah ada laporan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, mengenai kesiapan sekolah yang ada di bawah naungannya.
Sedangkan untuk siap sekolah di antaranya, sudah melengkapi fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan. Terutama ketersediaan thermogun, tempat cuci tangan beserta sabunnya, alat penyemprot desinfektan, dan pendukung lainnya.
“Kami juga sudah memperbaiki saluran air. Ada 30 wastafel sumbangan dari alumni, orangtua siswa, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dari dunia usaha juga ada. Memasang spanduk sebagai sarana informasi protokol kesehatan, memiliki alat semprot desinfektan serta ada petugas COVID-19. Insya Alloh kalau kesiapan sekolah 90% siap,” kata Erni, di ruang kerjanya,
Sementara itu untuk kesiapan gurunya sekitar 50-an guru di SMP 2 Kota Bandung, 94% siap melakukan pengajaran tatap muka. Sisanya ada sekitar 5-6 guru yang tidak siap.
“Hasil tersebut berdasar survei yang diedarkan kepada guru kami melalui google form. Ada beberapa guru yang tidak siap, karena memiliki komorbid artinya penyakit penyerta juga faktor usia (mendekati masa pensiun),” kata Erni.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan mengenai kesiapan siswanya. Pihaknya baru-baru ini melakukan survei melalui google form, kepada orangtua siswa. Mereka mengisi beberapa pertanyaan, apakah setuju tidak putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka.
Pertanyaan survei tersebut hampir sama dengan apa yang diisi oleh guru SMPN 2, seperti penyakit penyerta atau komorbid, mengenai alat transportasi yang digunakan ke sekolah dan lainnya.
Dari jumlah 996 orang, 800 siswa (melalui orangtuanya) sudah mengisi survei. “800 orang telah mengisi survei. Ada 59% yang setuju melakukan pembelajaran tatap muka. Sisanya orangtua siswa tidak mengijinkan putra-putrinya belajar tatap muka di sekolah. Alasannya masih ketakutan dan sebagainya. 2,8% siswa kami ada yang memiliki komorbid,” kata Erni.
Saat ditanya orangtua siswa yang belum mengisi survei tersebut Erni memaparkan bahwa tiap-tiap walikelas sudah bekerja seoptimal mungkin, dan terus mengupayakan agar mereka bisa mengisi survei untuk laporan ke Kemendikbud dan Disdik Kota Bandung.
“Asalnya hanya 500-an yang mengisi survei. Melalui walikelas terus diupayakan agar mereka bisa memberikan partisipasinya dalam mengisi survei mengenai setuju tidak setujunya putra-putrinya, melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun sampai kemarin baru 800-an. mudah-mudahan bertambah lagi. Walikelas terus mengkomunikasikannya. Mungkin orangtua siswa ada yang belum sempat mengisi survei,” kata Erni.
Ia juga menjelaskan apa yang dikemukakan oleh orangtua, hasilnya harus dihargai oleh pihak sekolah. Hasil survei tersebut merupakan laporan, dan akan diserahkan ke Disdik Kota Bandung. Setelah itu Disdik Kota Bandung akan memberikan laporan seluruh sekolah yang ada di bawah naungannya kepada Walikota Bandung dan ditindaklanjuti lebih jauh
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi M.Sc, mengungkapkan “Menteri mensyaratkan dari mulai kesehatan, dan kesiapan. Ujung-ujungnya belum merubah apapun (terkait kebijakan KBM), karena nanti kebijakannya tergantung pada Satgas di provinsi untuk SMA dan SMK, serta Satgas kabupaten untuk SD SMP,” jelasnya
Dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada daerah di Jabar yang berstatus zona hijau penyebaran Covid-19.
“Sementara di Jabar hari ini masih merah jingga (zona), apakah kita mengharapkan keajaiban dalam sebulan terjadi perubahan tiba-tiba jadi hijau?,” katanya.
Tak hanya terkait zona Covid-19 di Jabar, angka kasus corona nasional akhir-akhir ini yang terus melonjak juga harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan KBM tatap muka.
“Angka (kasus corona) naik terus kemarin pecah rekor 6.000 lebih dalam sehari. Jadi yang disampaikan menteri terkait wacana (KBM tatap muka) dalam kenyataannya masih jauh,” katanya.
Lebih lanjut dia pun meminta kebijakan pembukaan KBM tatap muka pada Januari mendatang diperjelas. Sehingga rencana tersebut tidak menimbulkan dampak buruk yang tidak diinginkan.
Ini (wacana KBM tatap muka) harus sama-sama kita perjelas, masih ada waktu satu bulan. Kami harap kalau untuk SMA SMK dari Gugus Tugas lah yang memberi sinyal dan membeberkan fakta dengan kesimpulan bahwa di Jabar yang bisa (KBM tatap muka) cuma disini (daerah) aja, karena kan menteri menyerahkan ke kepala daerah,”
