Pewarta : Tim Liputan
Koran SINAR PAGI, Kab. Bandung,- Terpantau oleh Tim Liputan KSP (14 /12/ 2020) “proyek tidak bertuan di Kp. Bitung RW9 Desa Nengkelan, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung. Dijuluki “Tidak Bertuan” oleh Tim Liputan KSP pasalnya tidak ada informasi terpampang, berkaitan dengan Jenis pekerjaan, besar anggaran, Sumber pendanaan dan lama pekerjaan. Yang sejatinya harus disampaikan ke publik sesua dengan ketentuan perundang-undangan yakni UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian mengundang persepsi publik terjadi penyimpangan dalam pengerjaannya, misalnya dikerjakan asak-asalan dan material tidak sesuai spek.
Fakta yang bisa disampaikan dari penggunaan material misalnya, Warna pasir kemerahan, mestinya pasir warna hitam, hal ini disampaikan oleh satu diantara warga Desa Nengkelan yang tinggal sekitar lokasi proyek. Saat diwawancara KSP (14/12/2020) , sebut saja ES nama samaran dari warga setempat yang menjadi pekerja, menyatakan bahwa dari informasi yang didapat bahwa proyek tersebut merupakan bantuan propinsi Jawa Barat thn 2020, soal besar anggaran dirinya menyatakan tidak tahu, “kami hanya, bekerja dan dibayar upah Rp.100.000/hari, oleh pak lurah tutur Es.
Selanjutnya Tim Liputan KSP mengkonfirmasi Uloh Saepuloh, Kepala Desa Nengkelan via tlp selulernya, namun meski jaringan terhinbung, Uloh Saepuloh tidak memberikan keterangan terkesan menghindar dari awak media.
Pemerintah melalui PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Hal ini sebagai upaya melibatkan/partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Koriupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Pemerintah pusat memberikan reward/penghargaan sebesar Rp 200 Juta kepada masyarakat yang menyampaikan laporan kepada Aparat Penegak Hukum atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut
