Ketua DPD Laskar Indonesia Garut : Penggunaan APBDes Harus Transparan

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut – Menjawab keluhan masyarakat terkait trasparansi pengelolaan dana desa / APBdes, Ketua Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi supriyadi berpendapat bahwa pengelolaan APBDes desa wajib trasparan kepada masyarakat / publik undang undang no 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik dimulai perencanaan APBdes, pelaksaanaan, realisasi APBdes dan pertanggung jawaban APBdes pertahun anggaran.

Menurutnya, masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan Anggaran pendapatan belanja desa ( APBDes ) setiap tahunnya dari mulai pendapatan asli desa PADes pertahun, Pendapatan bersumber dari Bantuan kabupaten berapa pertahun, Pendapatan bantuan dari sumber provinsi berapa pertahun, dan sumber pusat berapa DD pertahun, sehingga besaran APBDes tersebut diketahui oleh masyarakat total besarannya yang tertuang di APBdes setiap tahunnya.

“contoh umpama APBDes TA 2020 total RP. 1M . Dan realisasinya belanjanya untuk apa saja ? Paling banyak maksimal 30 % untuk belanja desa, penghasilan tetap kepala desa , perangkat desa per bulan total per tahun berapa?, Oprasional BPD berapa pertahun? Dalam penggunaan anggaran yang maksimal 30 %,” ucapnya, Sabtu (28/11/2020).

Lalu, kata Dudi, Maksimal anggaran 70 % penggunaan untuk Anggaran oprasional desa pertahun, .biaya insentif RT dan RW per tahun anggaran, anggaran biaya pembangunan desa pertahun anggaran, biaya anggaran pembinaan masyarakat desa, dan biaya pemberdayaan desa pertahun.

Dan hal inilah yang di awasi masyarakat berdasarkan UU Desa no 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa , PP 43 tahun 2014 , PP 47 tahun 2015 dan PP 11 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang undang desa no 6 tahun 14 dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“semoga bermangfaat dan pegang peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengawasan, tetap damai dan mengedepankan praduga tak bersalah,” pungkasnya.

(4)