Tunjangan Anggota DPRD Kota Sukabumi Naik di Tengah Pandemi Covid-19, Mahasiswa Lakukan Aksi

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta: Arief

Koran SINAR PAGI, Kota Sukabumi – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Progresif Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, untuk mempertanyakan sekaligus mengkritisi rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota dewan ditengah pandemi Covid-19, Rabu (4/11/20).

Pantauan dilapangan, belasan mahasiswa itu sempat menyampaikan aspirasinya di depan Balai Kota Sukabumi dengan mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian.

Usai berorasi dihadapan anggota DPRD, belasan mahasiswa tersebut kemudian dipersilahkan memasuki ruangan Paripurna untuk melakukan audiensi.

“Kami meminta DPRD dan Wali Kota Sukabumi untuk membatalkan kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD dalam perubahan APBD 2020,” kata Rayhan koordinator aksi pada wartawan.

Kata dia, berdasarkan informasi yang diperolehnya, anggita dewan akan mendapat kenaikan tunjangan transportasi sebesar Rp.700 juta dan tunjangan perumahan mencapai Rp.1,7 miliar.

Dia menilai kenaikan tunjangan tersebut sangat tidak wajar, karena dilakukan saat pandemi Covid – 19, dimana semua pihak tengah mengalami kesusahan.

“Jumlahnya pun melebihi tunjangan dari kota dan kabupaten lain di Jawa Barat,” katanya.

Pihaknya mendesak Wali Kota Sukabumi untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD dalam anggaran perubahan 2020 dan menyalurkannya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Menanggapi aksi protes mahasiswa, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Faisal Bagindo, data yang dibawa mahasiswa itu tidak valid, “Dari dua item tunjangan itu totalnya dikisaran Rp.560 jutaan, bukan Rp.7 miliar, kenaikannya diangka Rp.16,2 juta, jika dikalikan 35 anggota DPRD maka jadi Rp.567 juta,” ungkap Faisal.

Menurut Faisal, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan regulasi, yakni Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.18/2018 tentang Hak Pengelolaan dan Adminitrasi Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Kenaikan tunjangan anggota DPRD dalam APBD perubahan itu pun sudah dievaluasi oleh Gubernur Jabar,” tegasnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90