Pewarta: Andi-Dwi
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Melihat kondisi tidak tercapainya target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2020. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nanggolah menyarankan ke Bapenda Jabar, agar PKB menjadi komponen yang paling berkontribusi terhadap PAD di Jabar. Ketika perolehan PKB mengalami penurunan akan sangat berpengaruh terhadap PAD.
“PKB turun lebih dari 50 persen, sedangkan PAD lain seperti bagi hasil dan lainnya sebagainya masih sama,” jelasnya kepada media dikutip dari RMOL Jabar (20/10).
Idealnya pihak Bapenda memberikan program untuk menstimulus PKB. Pada pelaksanaannya harus diiringi dengan stimulus ekonomi dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga, masyarakat memiliki kemampuan membayar pajak namun tidak memberatkan.
“PKB paling turun karena banyak yang tidak membayar. Harus ada stimulus pertumbuhan ekonomi bisa memberikan daya ungkit masyarakat membayar pajak,” tambahnya.
Dalam APBD 2020, PAD Provinsi Jabar turun sekitar Rp.4,2 triliun atau dari yang diproyeksikan sekitar Rp.25 triliun menjadi Rp 21 trilun, sebelum adanya anggaran PEN. Dari komponen PAD tersebut, PKB yang diproyeksikan sekitar Rp.11 triliun turun menjadi Rp 9,6 triliun atau turun sekitar Rp.2 triliun.
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jadi salah satu sektor yang turut terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Bapenda) Jabar mengakui ada ketidaktercapaian PKB lantaran belum maksimalnya target capaian pendapatan tahun 2020.
Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko menerangkan, capaian pendapatan tahun 2020 dari sektor pajak baru mencapai angka 50 persen. Namun, dirinya meyakini Bapenda Jabar mampu menekan angka penurunan PKB di trilwulan berikutnya.
“Kami meyakini di triwulan IV Bapenda Jabar dapat menerima hingga 80 persen, sehingga dapat menekan angka penurunan PKB,” jelas Hening kepada media,
Ia berpendapat, kondisi perekonomian masyarakat masih belum membaik sehingga berakibat lesunya daya beli kendaraan bermotor. Akan tetapi, hal tersebut tidak memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PKB meski penghasilan menurun.
“Daya beli masyarakat untuk membeli KBM (Kendaraan Bermotor Baru) cenderung rendah karena lebih banyak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan primer,” ujanya.
“Masyarakat wajib pajak (WP) masih relatif tinggi, walaupun ada kecenderungan menurunnya kemampuan bayar masyarakat,” tambahnya.
