Diduga Pjs Bupati Ogan Ilir Langgar Pesan Gubernur

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Tim Investigasi

Koran SINAR PAGI, Ogan Ilir – Gubernur Sumatera H.Herman Deru berpesan, agar para Pjs yang baru saja dilantik, tetap melakukan koordinasi dengan Bupati yang cuti.

“Saya tidak ingin Pjs Bupati, mengobrak – abrik rumah yang ditinggalkan sementara oleh tuan rumahnya,” jelas Herman Deru saat memberikan pengarahan dalam Pengukuhan Pjs Bupati di Griya Agung.

“Pjs jangan melebihi bupati, toh, mereka akan kembali, dan ingat kalian hanya sementara. Tapi jika ingin makan, minum atau apa di rumah silakan, asal jangan memindahkan pot bunga,” terangnya.

Lain hal yang dilakukan oleh Oknum Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syarizal yang mengeluarkan “Surat Sakti”. Seperti yang disampaikan oleh Ir Wahyudi menanggapi bantahan yang disampaikan Pjs Bupati OI, Aufa Syahrizal,Sp.,Msc, menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Fraksi PDI Perjuangan ini, apa yang disampaikan sdr Pjs bupati semakin menunjukan kemampuan diri nya dalam memahami tata kelola pemerintahan.

“Kalau Pjs nya paham aturan, tentu tidak akan mengeluarkan “Surat Sakti”, coba kawan2 media chek dengan Pjs – Pjs yang menjabat di kabupaten lain. Apa mereka juga mengeluarkan “Surat Sakti” seperti ini ?” tanyanya.

Dalam Permendagri No : 13 thn 2006 tentang pedoman pengolahan keuangan daerah itu sangat jelas dan Perbup No : 63 tahun 2018 sebagai turunan nya, sudah cukup jelas, apa lagi. Kalau dikatakan bahwa Pjs Bupati tidak mau kecolongan dan sebagai bentuk kontrol terhadap keuangan daerah (kas daerah) mana aturan nya.

“Surat Sakti” yang dikeluarkan oleh sdr Pjs Bupati adalah “Kebijakan”, ini yang tidak boleh, apalagi kebijakan itu menabrak Permendagri No 13 tahun 2006 dan Perbup No : 63 tahun 2018,” tambahnya.

Dikatakan, ketika Pjs Bupati sdr.Aufa Syahrizal mengatakan “Surat Dakti” tidak perlu untuk ditembuskan ke DPRD, itu juga statmen Pjs Bupati yang “tidak faham” kalau bersifat internal silahkan, tetapi kalau sifat nya eksternal wajib lah, karena Pemerintahan daerah itu eksekutif dan legislative, APBD itu ditanda tangani oleh Bupati dan DPRD, karena Fungsi pengawasan “Kontrol” itu Tupoksi yang melekat pada DPRD Ogan Ilir yang diatur dalam UU MD3.

“Sdr.Aufa itu bukan Bupati definitif, Ingat kebijakan yang tidak mempunyai landasan hukum maka tidak wajib untuk ditaati ! Sdr Aufa itu melanggar Permendagri dan Perbup,” Ujar Wahyudi.

Dia menyarankan Pjs Bupati Ogan Ilir itu membaca Permendagri No : 13 tahun 2006 dan Perbup No : 63 tahun 2018, bahwa Pjs mengatakan tidak melanggar aturan itu “aturan lalu lintas keuangan pemda di atur perbup 63 th 2018 ” sdh sangat jelas2 melanggar aturan.

“Saya menyarankan tarik kembali “surat sakti” tsb, karena Ini yang membuat semakin gaduh kabupaten ogan ilir, kita akan sesegera mungkin memanggil pjs Bupati Ogan Ilir dan Pimpinan Bank Sumsel utk membicarakan hal ini, akan kita tindak lanjuti dg berkirim surat ke Gubernur dan Mendagri ditembuskan kepada Presiden Jokowi di Jakarta,” ujar Wahyudi.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90