Diduga Bantuan Sembako Menyalahi Prosedur, Gibas Ciamis Auden ke DPRD

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : A Y Saputra

Koran SINAR PAGI, Kabupaten Ciamis,- Pengelolaan program Bantuan Sembako yang dulunya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Ciamis dianggap banyak menyalahi prosedur, sehingga membuat Ormas Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resort Ciamis geram.

Alhasil puluhan massa yang tergabung dalam Ormas GIBAS melakukan Audiens di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Kamis (27/8/20), yang diterima langsung oleh anggota Komisi D, DPRD Kabupaten Ciamis.

Hadir dalam kesempatan tersebut beberapa stake holder terkait, diantaranya, Dinas Sosial dan TKSK, Anggota DPRD Komisi D, Polres Ciamis, Kodim 0613 Ciamis, Bulog Ciamis, Satgas pangan Ciamis, Tikor Pangan Ciamis serta pihak Bank Mandiri.

Sekjen Gibas Resort Ciamis, Galih Hidayat menyampaikan beberapa poin yang selama ini banyak ditemukan, diduga pelanggaran berdasarkan hasil temuan dilapangan.

“Berdasarkan temuan dilapangan, kami mendapati masih adanya beberapa saldo dari kartu KKS yang kosong dan masih banyak penerima yang tidak tepat sasaran. Selain itu, kami mendapatkan adanya dugaan dari para pengusaha penyuplai komoditi yang bersaing secara tidak sehat, juga sangat disesalkan masih banyaknya pengusaha diluar Ciamis yang menguasai pengadaan pangan tersebut,” ujarnya.

Galih meminta agar pemeritah, baik eksekutif maupun legislatif memprioritaskan suplier lokal agar bisa diakomodir pengadaan pangan kepada para agen.

Galih membawa beberapa fakta dan data dilapangan diantaranya ditemukan beberapa dugaan monopoli kepada agen e-waroeng dan meminta agar Komisi D membantu mendorong agar pihak-pihak terkait dengan segera memperbaiki kinerja ataupun mekanisme penyaluran yang selama ini diduga melanggar pedoman umum dari pemerintah pusat.

“Ya, kami meminta agar Dewan yang terhormat khususnya Komisi D, mampu membenahi baik kepada pihak Bank sebagai penopang para e-waroeng, maupun Dinas sosial dan TKSK dalam hal mengedepankan hak para KPM, lantaran saat ini masih banyak ditemukan e-waroeng fiktip. diantaranya masih banyak e-waroeng yang dalam kesehariannya bukan merupakan pedagang sembako. Bahkan, ada beberapa e-waroeng yang berdiri tidak sesuai dengan alamat di KTP,” paparnya.

Andi Alfikri menambahkan dalam audien ini dirinya meminta agar stake holder terkait agar segera memperbaiki beberapa poin-poin yang disampaikan.

“Saya tekankan segeralah berbenah, sudahi ini semua. Kalau mau buka-bukaan kami akan bongkar semuanya disini. Kami pun mengetahui ada beberapa aktor pejabat yang bermain. Namun, kami memikirkan kepentingan masyarakat banyak yang membutuhkan pelayanan dan penerimaan yang baik, jadi sekali lagi saya tekankan segera berbenah,” ucapnya.

Andi menambahkan, kearifan lokal dalam hal pengadaan atau suplier agar diprioritaskan dan dikembalikan kepada pengusaha lokal.

“Sangat lucu orang luar jual pangan ke kita, sementara para petani menjual beras keluar Ciamis. Setelah ditampung orang luar, beras kembali ke Ciamis dengan harga yang jadi lebih tinggi. tolong agar segera ditelaah terkait suplier agar persaingan perdagangan menjadi sehat,” katanya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD, Kabupaten Ciamis, Syarip Sutiarsa sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Gibas yang telah peduli kepada masyarakat. Sehingga, berfungsi sebagai fungsi kontrol sosial.

“Dari hasil audien ini, kami akan membuat fakta integeritas namun kami minta waktu satu minggu untuk mengkaji dan melakukan rapat kerja, sudah selayaknya masyarakat mendapatkan yang terbaik,” ujarnya.

Terkait suplier, lanjut Syarip, sudah sepatutnya mengedepankan para pengusaha lokal.

“Jadi bukan suplier ya mohon dimengerti, tapi pihak ketiga. Kami akan bahas dan kaji ini lebih lebih terperinci, semoga semua berjalan dengan lancar agar prilaku menyalahi prosedur dapat diminimalisir,” pungkasnya.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90