Pewarta : tim
Koran SINAR PAGI, Parungpanjang,- Mewakili Guru Honorer yang lolos seleksi PPPK yang diselenggarakan pada Bulan Frbruari 2019 lalu, puluhan guru mendatangi kampus SMA N 1 Parungpanjang menemui Ketua Pengurus Besar PGRI, Dudung N Koswara yang secara kebetulan merupakan Kepala SMAN 1 Parungpanjang, untuk mengadukan nasibnya.
Awalnya para guru ini berniat mengadu ke PB PGRI di Jakarta, namun karena mereka mengetahui situasi sedang pandemik dan terkendala hal transfortasi, akhirnya memutuskan untuk mendatangi SMA N 1 Parungpanjang yang menjadi tempat tugas Ketua PB PGRI sebagai kepala sekolah.
Kedatangan puluhan guru ini disambut baik oleh Dudung Koswara dan menanggapi tuntutan kepada yang dialamatkan kepada pemerintah melalui PGRI tersebut secara positif.
“Sangat wajar mereka mengaspirasikan penderitaan menunggu NIP dan SK selama 18 bulan lebih. Ini satu derita panjang yang tidak hanya menyangkut perasaan para aparatur pendidik namun juga berdampak pada kesejahteraan mereka,” ucap Dudung, Jum’at (21/08/20).
Sebagai Ketua PB PGRI, Dudung berjanji akan meyalurkan aspirasi dan derita para honorer yang lolos PPPK pada sejumlah pihak yang bisa mempercepat proses pemberian SK dan NIP.
Dalam acara audiensi singkat tersebut, sejumlah guru yang lolos PPPK bertanya dan mengaspirasikan nasib mereka yang buntu digantung terkatung – katung.
Bahkan, seorang guru SD bernama Mardiah sambil terisak menyebutkan bahwa sejak Bulan Januari sampai Agustus ini tidak mendapatkan gaji karena dianggap sudah lolos PPPK, sehingga dianggap akan mendapatkan gaji dari jalur ASN PPPK, padahal dari NIP dan SK PPPK belum turun juga.
Bagi Dudung sebagai Ketua PB PGRI, dirinya berjanji akan menyuarakan terus suara guru dan akan menyalurkan aspirasi pada pihak pemerintah.
Dudung mengaku sangat sedih melihat para guru honorer yang datang dengan penuh harapan akan segera terbitnya NIP dan SK.
Saat audiensi, tampak diantara mereka ada yang membawa putra putrinya, menurut Dudung ini adalah “kode keras” pada pemerintah agar segera mengeluarkan Perpres supaya NIP dan SK terbit.
“Bila SK san NIP mereka tidak segera terbit, bagaimana nasib anak-anaknya yang membutuhkan kesejahteraan untuk hidup layak,” katanya.
Ditegaskan, lambatnya SK dan NIP PPPK sama dengan membuat derita ratusan ribu anak usia sekolah putra putri guru lolos PPPK sejumlah 51 ribuan.
“Pemerintah harus segera memberi mereka SK dan NIP sebelum tahun 2021, bila tidak maka pemerintah akan dianggap lalai dan dholim pada guru. Jasa mereka sudah sangat besar mewakili negara melayani anak didik, bahkan ada yang sampai belasan tahun. Waktu menunggu SK dan NIP 18 buan lebih adalah waktu yang terlalu lama. Bukankah Presiden Jokowi senang dengan kerja cepat? Dudung meminta pada Jokowi seger perintahkan bawahannya selesaikan “kasus” molornya SK dan NIP bagi honorer yang lolos seleksi PPPK,” tandasnya.
Dudung “menyindir” bila SK dan NIP PPPK keluar Insya Alllah Covid-19 akan segera hilang. Ini masalah keberkahan negara, pungkasnya.
