Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kabupaten Bandung)-, Kehadiran perwakilan buruh diparlemen sangat menentukan nasibnya. Maka perlu ada satu suara dari buruh yang terhimpun dalam satu partai politik.
Hal ini dapat diwujudkan dengan menduduki kursi parlemen di Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Kalau dicermati saat masih dalam taraf pembenahan suara, karena suara kaum buruh masih terpecah di beberapa partai politik sehingga perlu dilakukan penentuan sikap untuk berpegang pada satu partai politik saja.
Ketua DPD SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Bandung, Uben Yunara, mengungkapkan suara yang terjaring di beberapa partai ternyata eksistensinya untuk memperjuangakan nasib kaum buruh tidak kelihatan sama sekali, hal ini jelas merupakan kerugian bagi kaum buruh.
“Memang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja baru sebatas pengajuan untuk dikaji atau dianalisa. Tapi keberadaannya itu jelas sangat mengancam stabilitas buruh dalam kehidupannya,” katanya di Kantor Disnaker, Senin (20/7/2020).
Untuk tahun 2024, nanti para aktivis buruh akan berkumpul melalui MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia). Disana ada 3 konfederasi besar di Indonesia dengan jutaan anggota. Nanti kita akan bernegosiasi dengan partai yang mau mendengar keluh kesah buruh yang ada di Indonesia. Kita akan sepakat untuk memilih satu partai dengan suara buruh yang bisa masuk di dalamnya.
Partai yang akan dipilih nanti oleh buruh akan menentukan masa depan mereka. Jika tidak ada satu partai pun yang dapat menerima dan membantu para buruh untuk menampung aspirasinya. Maka buruh memutuskan untuk membuat partai baru agar lebih jelas kontribusinya. Sehingga nantinya akan banyak membantu kondisi para buruh di negara Indonesia
Uben berharap bisa secepatnya perkumpulan itu dilakukan, lalu dimusyawarahkan agar terbentuk satu kesepakatan untuk memilih atau membuat partai dengan tujuan bisa menduduki kursi parlemen di Indonesia.
“Kami hanya mencari yang terbaik bagi kaum buruh, karena apa yang kami perbuat semata-mata demi kepentingan buruh bukan personal atau organisasi,” ujarnya.
Kaum buruh sudah sering menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha. Mereka merendahkan memandang sebelah mata kinerja kaum buruh yang dengan seenaknya memutuskan hubungan kerja tanpa berfikir panjang akan nasib buruh tersebut.
Begitu juga saat mengadukan permasalahan, pemerintah dan parlemen tidak cepat tanggap. Hanya memberikan jenjang waktu tapi lama untuk direalisasikannya. Apalagi sekarang ada RUU Cipta Kerja, maka akan semakin terancam kesejahteraan buruh, karena lebih memetingkan investor/pengusaha ketimbang nasib buruh yang terdampak dengan aturan itu. Maka tahun politik pada 2024 nanti kita akan membentuk kekutan melalui partai politik.
