Kadinsos, Polemik Program Sembako Di Garut Perlu adanya Edukasi Program

Pewarta : Heryawan Azizi/ Asep.D

KORAN SINARPAGI, Garut,- Persoalan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau yang kini telah diganti menjadi Program Sembako dengan penambahan Nomonal menjadi 150.000/KPM, di Kabupaten Garut menjadi sorotan dan sempat menuai polemik.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah, ketika ditemui Koran SP di ruang kerjanya, jumat (14/02). Ade menandaskan perlu adanya pemahaman serta edukasi secara menyeluruh dalam program itu.

” Program Sembako yang awalnya BPNT tentunya berbeda. Ada beberapa perbedaan diantaranya varian dalam pengadaan barang yakni kebutuhan pangan yang meliputi karbohidrat, protein, nabati dan lainya. kuantitasnya harus sesuai dengan kebutuhan KPM, tidak bisa dipaketkan secara sama,” Tandas Ade.

Lebih lanjut Ade juga memaparkan, kepada Masyarakat terutama pelaku usaha harus adanya edukasi program agar sesuai aturan.

“Untuk program ini harus ada pemahaman dari segenap kalangan masyarakat baik dari KPM ataupun suplayer/pelaku usaha. Jangan salah kaprah sehingga mengakibatkan kekisruhan yang berdampak kepada kerugian KPM. Dalam hal ini pihak Dinas berkafasitas melakukan sosialisasi dan pengawasan program” Paparnya.

Penegasan sikap akan hal itu pun dilontarkan Ketua Umum LSM BNBR, Zaenal Solihin. Dalam kesempatan yang sama Zaenal menegaskan program Sembako merupakam program sosial untuk Rakyat tidak mampu jangan jadi ajang bisnis untuk kepentingan pribadi.

” Program itu untuk Masyarakat kurang mampu, jangan jadi lahan bisnis dan kepentingan pribadi. Tidak sedikit para pengusaha/ suplayer pengadaan ada bargaining dengan pihak terkait, untuk menjadi mitra kerja. Dalam hal ini pihak BNI atau pun Bulog harus lebih selektif menunjuk mitra kerja atau Agen( E-Warung), karena masih marak ditemukan Kepala Desa yang ikut campur dalam bisnis ini, itu yang seharusnya di kikis,” Tegas Zaenal mengakhiri pembicaraan.

(137)