Dari Bantuan Gubernur, DPMD Jabar Arahkan Pemdes Fokus Pemberdayaan Masyarakat

Pewarta: Andi Sopian

Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD tahun 2018-2023 terus berupaya memajukan desa dengan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di desa. Diantaranya melalui program bantuan infakstruktur untuk kantor atau lembaga desa hingga pembukaan jalan lingkungan baru di desa. Selain itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal untuk Badan Usaha Milik Desa senilai Rp.100 juta pada tahun 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat. H. Dedi Supandi, S.STP, M.Si menyebutkan, kategori BUMDes yang mendapatkan bantuan permodalan di antaranya BUMDes berprestasi, BUMDes yang memberi pengaruh pada desa mandiri dan desa perbatasan, BUMDes pemicu diraihnya lomba Desa Juara, juga BUMDes produktif.

Untuk konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat DPMD Jabar sudah sepakat dengan patriot desa atau CEO Bumdes. Masyarakat diberdayakan oleh Bumdes, misalnya Bumdes punya bahan baku atau bibit usaha yang bisa dikembangkan masyarakat. Di desa kebanyakan warganya punya keahlian punya lahan kosong, mereka dimodalilah oleh Bumdes untuk menghasilkan produk potensi desa. Hasilnya dikelola dikemas, dipasarkan oleh Bumdes.

Dengan itu modal usaha bumdes semakin ringan tapi produktifitasnya tinggi. Tidak perlu ada sewa lahan ajak masyarakat memanfaatkan lahan kosongnya atau gali potensi warga desanya. Jadi intinya masyarakat lebih diaktifkan untuk menjadi produsen. Jangan masyarakat desa dijadikan sebagai target konsumen saja, jadikan juga mereka produsen. Jelasnya saat interaktif bersama media cetak dan online malam hari di kantornya (24-1-2020)

Ataupun untuk bantuan infakstruktur pemerintah desa harus mampu menggerakan masyarakat untuk swadaya. Dari bantuan 100 juta bagaimana caranya masyarakat ikut serta gotong royong membangun untuk desanya. Sehingga akan menambah kualitas hingga kuantitas. Bantuan yang melalui DPMD Jabar tujuannya untuk itu. Jadi ada skala prioritas dari bantuan kabupaten, provinsi atau pusat.

(70)