Fraksi Nasdem Soroti Buruknya Pelayanan RS.Perngadi Saat Sidang Paripurna

Pewarta : Ester

Koran SINAR PAGI, Kota Medan,- Buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr.Pirngadi Medan, menjadi sorotan tajam masyarakat maupun beberapa Fraksi yang ada di DPRD Medan.

Seperti yang disampaikan oleh Habiburahman Sinuraya, dalam pandangan umum Fraksi Partai Nasdem Kota Medan saat Sidang Paripurna Nota pengantar Walikota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah,Senin (13/1 2020) diruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Jl. kapten Maulana Lubis Medan.

Fraksi Partai Nasdem tetap berharap, pelayanan umum Rumah Sakit Pringadi kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama, karena hingga saat ini pelayananya masih kurang maksimal. Apalagi katanya, untuk dijadikan solusi guna mencegah masyarakat Sumut berobat ke luar negeri, hal ini disebabkan karena pengelolaannya yang masih kurang baik.

Alasan pemutusan perjanjian pinjaman daerah ke PIP, karena apa yang di rencanakan oleh Pemko Medan untuk pembangunan privat wings RSU Dr Pringadi Medan dan 3 pembangunan pasar Tradisional menjadi kendala.

Fraksi Partai Nasdem ingin mengetahui apakah rencana tersebut untuk privat wings RSU Dr Pirngadi Medan dan pembangunan 2 pasar tradisional sudah final untuk tidak dilanjutkan, apakah Pemko Medan mempunyai kebijakan lain untuk solusinya.

Karena pencabutan perda no.1 Tahun 2013 tentang pinjaman daerah dimaksud dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan kota yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sementara disisi lain, kemampuan anggaran pemerintah Kota Medan untuk membiayai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat menyangkut infrastruktur,sosial budaya dan ekonomi,sangat terbatas.

Sehingga solusi yang diambil adalah menerbitkan perda no 1 Tahun 2013.Untuk melakukan penguatan fiskal derah melalui pinjaman kepada lembaga pusat investasi pemerintah[PIP] guna sasaran ekonomi masyarakat berupa pembangunan privat wings rumah sakit umum Dr.pirngadi Medan dan pasar tradisional.

Dengan keluarnya keputusan menteri keuangan republik indonesia ni 232/PMK.06/2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang pelaksanaan pengalihan investasi pemerintah dalam pusat investasi pemerintah menjadi pernyertaan modal negara pada perusahan persero PT.

Dan sarana multi infrastruktur pemerintah kota medan banyak menghadapi hambatan dan kendala dalam memanfaatkan dana pinjaman tersebut setelah melakukna kajian akhirnya pemko medan memutuskan untuk menghentikan perjajian pinjaman daerah lembaga pusat investasi pemerintah.

(3)