Taofik : Desak Bupati Usut Tuntas Pelanggaran Pilkades

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Etika politik bertujuan Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan susana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjungjung tinggi hak asasi manusia dan berkesinambungan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Demikian dikatakan Kabid PTKP HMI Kom. IPI sekaligus Menteri Luar Negeri, Taofik Rofi N Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.

Namun realita yang terjadi khususnya Kepala Daerah Kabupaten Garut telah menyalahi kode etik sebagai kepala daerah, dan ini bertentangan dengan disiplin sebagai pemerintah yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme serta citra negatif dan berpandangan jauh kedepan.

“Maka dari itu Bupati Garut harus betul-betul menindaklanjuti permasalahan ini secara tegas agar nama baik Kepala Daerah khususnya Bupati Kabupaten Garut tidak ternodai,” ucap Taofik, Jumat (27/12/19).

(31)