Terindikasi Manipulasi, LSM BNBR Pertanyakan Program Kemensos Bagi Eks Buruh Migran

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta : Asep Darojat/Heryawan Azizi

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Program bantuan keuangan untuk para mantan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) sebagai buruh migran, dari Kementerian Sosial pada Tahun Anggaran 2019, di Kabupaten Garut dinilai sarat manipulasi.

Dugaan manipulasi data sebagai syarat penerima bantuan, menurut Ketua Umun LSM Bhakti Negeri Bela Rakyat (BNBR), Zaenal Sholihin, di duga penuh rekayasa, asal rekrut saja.

“Program ini sejatinya diberikan kepada yang berhak, yakni eks Buruh migran yang di pandang bermasalah. Namun faktanya temuan kami dilapangan, terdapat sejumlah penerima yang tidak pernah menjadi Buruh Migran, namun mendapat jatah” papar zaenal.

Ia juga mengungkapkan pihaknya telah mengantongi data ada nya dugaan manipulasi, serta akan melayangkan surat klarifikasi dan laporan.

“Informasi dan data atas adanya dugaan rekayasa data penerima telah kami kantong. Kita akan klarifikasikan dengan Dinas sosial. Hasilnya nani yang akan kami laporkan kepada Aparat Penegak Hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, keterangan yang berhasil di dapat Koran SP dilingkup Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jumat (27/12). Kepala Seksi Penanggulangan Traficing, Rendi, mengaku belum memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS).

“Pernah Ada sebuah LKS, Intan Cendikia yang mengajukan permohonan pendampingan penyaluran bantuan ini, namun sejauh ini kami belum menerima laporan lanjutnya, sehingga data calon penerima belum kami terima, bahkan rekomendasi untuk Ijin Operasional untuk LKS itu pun belum terbit,” papar Rendi.

Kejanggalan yang terjadi dalam mekanisme penyaluran Bantuan itu, menurut Zaenal Sholihin, menguatkan dugaan adanya indikasi manipulasi data yang kami temukan serta tidak adanya transparansi dan lemah nya fungsi pengawasa.

“Jika pihak Dinas Kabupaten saja tidak tau, bagaimana program ini bisa bergulir dan terealisasi. Sementara LKS se enaknya saja merekrut penerima tanpa prosedur. Celah penyimpangan sangat terbuka dan bisa jadi bancakan. Dimana fungsi pengawasanya. Jika terbukti adanya dugaan manipulasi, ini pidana murni. Biar APH nanti yang membuktikan,” Tegas Zaenal.

Diketahui untuk program Kemensos ini,Kabupaten Garut menerima kuota sebanyak 200 Orang mantan TKI, masing masing menerima Rp.900.000,- melalui transfer ke rekening penerima. Selain itu penerima juga mendapat jatah uang Duduk(sosialisasi) selama Dua Hari senilai RP.400.000,-.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90