Pewarta : Iwan Brata
Koran SINAR PAGI, Kab.Muara Enim,- Ketua Umum PPDI, Mujito,SH banyak menyorot terkait dengan perlunya peningkatan profesionalitas kerja dari perangkat desa seiring dengan terbitnya PP No 11 Tahun 2019.
“Peningkatan penghasilan bagi perangkat desa harus diiringi dengan peningkatan kinerja,” sambut Mujito,SH.
“Selain itu perlu juga menjalin persatuan baik diinternal perangkat desa sendiri maupun dengan Kepala Desa sebagai pimpinan dari perangkat desa. Harus ada sinergi untuk kepentingan desa yang lebih luas,” tandas Ketua Umum PPDI Pusat.
Sementara itu Plt.Bupati Muara Enim yang direncanakan hadir dalam acara pelantikan batal hadir dan diwakili oleh Drs.HM Teguh Jaya,MM, Asisten Bupati Bidang Pemerintahan.
“Kami sampaikan permohonan maaf dari Plt. Bupati karena diwaktu bersamaan beliau ada agenda di Palembang, untuk itu saya ditugaskan mewakili dalam acara ini,” sambutnya.
“Pemerintah Desa adalah inti dari pemerintahan, kami yang ada di Kecamatan, Kabupaten, propinsi maupun dipusat tidak memiliki rakyat, yang memiliki adalah Pemerintah Desa,” lanjut beliau.
“Untuk itu Pemkab Muara Enim sangat konsen dengan kesejahteraan perangkat desa, apalagi dengan adanya PP No 11 Tahun 2019, hal ini sudah ditindaklanjuti dengan Perbup yang mengatur besaran penghasilan tetap dari perangkat desa. Bulan Januari 2020 Perbup ini akan berlaku,” tandasnya yang disambut dengan tepuk tangan dari undangan yang hadir.
Pemkab Muara Enim melalui Asisten Bupati juga merespon positip dengan keberadaan dari PPDI, untuk selanjutnya PPDI diharapkan segera mengurus legalitas organisasi melalui Kesbanglinmas.
“Semisal belum punya kesekretariatan, silahkan berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk dapat disediakan ruangan sebagai kesekretariatan,” ujarnya.
Meskipun dipusat sudah terdaftar, silahkan diikuti di tingkat kabupaten, jadi Dinas PMD bisa menganggarkan dana untuk PPDI sebagai organisasi yang resmi terdaftar di Muara Enim.
Acara pelantikan dan pengukuhan yang dimulai pada pukul 14.25 WIB ini diakhiri dengan sesi foto bersama antara pengurus yang dilantik maupun undangan yang hadir.
