Pewarta : Agus Lukman
Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Pengurus Komite Percepatan Pembentukan DOB Kab.Limbangan Garut Utara (KPP DOB KLMBG) menggelar rapat harian yang dihadiri oleh Ketum H.Holil Aksan, Sekum Taufik Hidayat, Bidang SDM, Imron Abdul Rojak dan pengurus harian lainnya seperti, Aep Saepudin, Dede Nurochim, Uu Amarullah, Tatang Hidayat, Dadang Kurnia, Agus Kusaeri, Apri serta Aas Syafii, Sabtu (07/12/19) di kediamanan Rd.H.Holil Aksan Umar di Kp.Cijambe Kec.Limbangan.
Dalam kesempatan tersebut pimpinan rapat, Imron Abdul Rojak memberikan prolog seputar sejarah perjuangan PM Gatra dalam pengusungan pembentukan Kab.Garut Utara ke DPRD Garut sejak bulan Januari 2012 lalu.
Selanjutnya, H.Holil Aksan selaku Ketum KPP DOB KLMBG, mengucapkan rasa syukur karena sejak awal perjuang pengusungan DOB Kab.Gatra pada tahun 1912, secara pribadi dirinya banyak menambah ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta menambah persaudaraan diantara para aktivis pergerakan, baik LSM, birokrat, pejabat dan para tokoh alim ulama di Kab.Garut maupun Provinsi Jawa Barat.
“Saya selaku Ketua PM Gatra, sekarang mendapat kepercayaan masuk sebagai pengurus di Forkoda Jabar dan Dewan Penasihat Forkonas yang mennangani khusus masalah pembentukan dan pemekaran DOB di Jawa Barat yang telah mendapat dukungan moriil dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang berkomitmen agar Prov.Jabar memiliki 42 Kab/Kota, jadi ini peluang bagi Kab.Garut untuk dimekarkan menjadi 3 DOB yaitu Kab.Garut Selatan, Kab.Limbangan dan Kota Garut” tuturnya.
Kenapa Ridwal Kamil ingin ada 42 DOB, ujarnya, karena ini sebagai upaya dalam percepatan pembangunan sehingga Jabar tidak ketinggalan oleh Jatim dan Jateng yang Kab/Kotanya lebih banyak, maka kue pembangunannya pun lebih besar, sehingga anggaran pusat akan lebih banyak terserap oleh Prov.Jatim dan Jateng dari pada Jawa Barat, sementara kalau dihitung dari jumlah penduduknya Jabar paling banyak penyumbang pajak, ungkapnya penuh diplomasi.
“Sekarang kran sudah dibuka langsung oleh Gubernur dan DPRD Jabar, maka dokumentasi-dokumentasi pengajuan DOB Gatra harus ter-arsipkan, setiap ada rapat harus ada resume hasil rapat, gubernur sudah mendukung pemekaran, sayang kalau tidak disambut positif oleh Pemkab. Garut,” Imbuhnya.
Berita acara Forkoda Jabar harus bisa di singkronkan dengan kegiatan KPP DOB KLMBG, semua persyaratan yang diminta oleh UU tentang DOB harus dilengkapi, demikian pula untuk anggarannya harus dipenuhi, pihak Provinsi siap menganggarkan 50% untuk proses percepatan pembentukan DOB, sisanya 50% lagi harus dianggarkan oleh Kab./Kota yang mengajukan DOB, tegasnya.
“Kalau sampai terbentuk DOB maka yang diuntungkan adalah Parpol, dimana kadernya bisa nyalon bupati/wabup dan anggota dewan, saya mah cuma penggagas saja, sebatas menanam padi, maka yang akan panennya nanti adalah anak cucu kita,” sahut Ketua IPHI Jabar ini bijaksana.
Sementara itu Taufik Hidayat selaku Sekum KPP DOB KLMBG, ditengah kesibukannya sebagai anggota DPRD Garut, dia mengaku tetal mensupport perjuangan para penggagas pembentukan Kab.Garut jadi 3 DOB.
“Saya tetap mensupport dengan melakukan loby-loby politik dengan anggota dewan lintas partai, mereka sepakat untuk mendorong Kab.Garut menjadi 3 DOB (Kota Garut, Kab.Limbangan dan Garsel), maka peluang Gatra sangat diuntungkan karena merupakan daerah kawasan industri dan akan dibangunnya jalan tol, sehingga roda perekonomian akan semakin pesat di garut utara,” ungkapnya.
Diakuinya, kalau terjadi pemekaran maka yang diuntungkan adalah parpol, sehingga bisa nyalon bupati, wabup dan anggota dewan. “Dalam Nota jawaban Bupati Garut seputar RPJMD, dalam rapat paripurna mengatakan, Kab. Garut harus dimekarkan, ada Kab.Garsel, Kab.Limbangan/Gatra,” ucap Bung Opik.
Dia sangat optimis Aspirasi DOB Kab.Limbangan akan terwujud, sehubungan ada 3 Pimpinan DPRD yang berasal dari Gatra/Dapil 2, “Saya juga di Banggar siap berjuang untuk pengangaran lewat APBD Garut. Insya Allah kalau kita kompak dan semua persyaratan terpenuhi maka tidak alasan bagi Bupati Garut untuk tidak memberikan rekomendasi pembentukan DOB Kab. Limbangan ke Gubernur dan DPRD Jabar,” cetus Bung Opik yang sekarang dipercaya sebagai Sekertaris Komisi 5 DPRD Garut.
