Pemkab.Purwakarta Merubah Peruntukan Pasar GS Tanpa Kajian Komprehensif

Pewarta : Dede M Ramlan

Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Arogansi Anne, menghempas pedagang eksisting dari lapaknya dan merubah peruntukan Pasar GS tanpa kajian komprehensif dan tanpa persetujuan, Minggu (01/12/19).

“KMP meminta Bupati tunjukan kajian komprehensif dan persetujuan Dewan. Arogansi ini harus diakhiri, dan luruskan kebijakan. Lakukan tupoksi Bupati sebagaimana amanat Undang-undang,” hali ini di sampaikan oleh Ketua KMP H.Zaenal Abidin

Dia mengatakan Dewan harus segera hadir dan tampil, lakukan perlindungan terhadap warga pasar, “Dewan harus melindungi hak-hak warga pasar, itu semua sudah kewajiban mereka untuk membelanya,”ucapnya

Sesuai Surat permohonan Advokasi, yang di percayakan Iwapa kepada saya, saya harapkan adanya kebijakan dari pemkab Purwakarta dan Anggota DPRD kabupaten Purwakarta untuk mengkaji ulang permohonan para pedagang pasar Jumaah, pungkas Zaenal Abidin.

Kembali ke komitmen awal bahwa rencana pembangunan Pasar, Jum’at blok C ini yang akan digunakan sebagai Mall Pelayanan publik adalah lantai 2, dan lantai dasar tetap akan digunakan oleh para pedagang sebagaimana yang telah berjalan di kabupaten lain salah satunya kota Bogor, ucap Sekjen Iwapa, Yudi.

“Itu janji pemerintah daerah kepada para pedagang di beberapa pertemuan, dan kami tetap akan menagih janji itu dan akan selalu kami perjuangkan dengan segala cara,” ujarnya.

Soal peraturan Kemenpan, kenapa tidak dikaji dan dibicarakan sebelumnya ?, Jangan sampai karena kesalahan atau ketidak profesioanalan Pemkab untuk pembangunan ini, para pedagang jadi korban.

Solusi yang ditawarkan pemerintah daerah pada audiensi kemaren, semuanya tidak ada yang menguntungkan para pedagang. Kenapa tidak mencoba solusi lain seperti upaya pelebaran space lantai 2, kalau memang yang jadi masalahnya space untuk pelayanan kurang, kenapa bukan gedung lantai 2 blok AB yang lahannya lebih luas (GS) saja yang dipakai ?

“Kami sangat mengharapkan adanya keberpihakan komisi II dalam masalah ini, sesuai dengan tupoksinya,” pinta Yudi.

Sementara menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kab.Purwakarta, Alaekasalam saat dikonfirmasi lewat telepon seluler, Ia menyampaikan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu ini tidak bisa disatukan dengan pusat pembelanjaan, karena ini sudah peraturan dari kemenpan.

“Ini sudah peraturan dari Kemenpan, Pusat Pelayanan Terpadu tidak bisa di satuakan dengan Pusat Pembelanjaan,” katanya

Dari hasil audensi kemarin hari Jum’at (30/11/19), lanjutnya, belum ada titik temu, jadi pemerintah daerah tetap pada pendiriannya bahwa pusat pelayanan terpadu dengan pusat pembelanjaan tidak bisa disatukan.

“Solusinya masalah ini Pemda akan menyediakan opsi dengan di perbaikinya GS, akan di bikin jembatan penyebrangan, hal ini akan menimbulkan banyak orang dan itu akan berefek pada perniagaan juga kerena jaraknya deket,” ucap Alaekasalam.

(21)