Panitia Pilkades Ulak Kerbau Baru Diduga Berpihak Pada Salah Satu Calon

Pewarta : Tim

Koran SINAR PAGI, Ogan Ilir,- Diduga Panitia Pilkades Ulak Kerbau Baru berpihak pada salah satu Calon Kades, sehingga suadana dj Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkesan berlangsung tidak transfaran.

Pasalnya Pemilihan kepala desa Serentak gelombang II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan-Ilir Periode Tahun 2019 – 2025 yang diikuti oleh 5 calon kades, masih menyisakan permasalahan dan berbuntut panjang.

Kendra, calon kades no urut 4 dan Darmi Calkades no urut 3, meyakini adanya kecurangan dari pihak panitia pelaksana Pilkades tersebut untuk memenangkan kandidat no urut 1, Muhammad H.Sero yang dalam hal ini sebagai incumbent.
 

Atas hal tersebut, kedua Calkades ini sudah melaporkan ke Dinas PMD Kab.Ogan Ilir dan pihak yang berwenang dengan pengaduan keberatan atas hasil penghitungan Pilkades Ulak Kerbau Baru Kec.Tanjung Raja yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 lalu karena dianggap terindikasi adanya kecurangan dari pihak panitia penyelenggara Pilkades tersebut.  
  

Bagaimana tidak panitia mencatat surat suara dua versi, 1 catatan pada amplop sebanyak 1.245 lembar, catatan 2 panitia mencatat pada amplop sebanyak 1.243 lembar, adapun surat suara yang tidak terpakai 197 lembar. Jadi surat suara yang digunakan versi pertama sebanyak 1.048 lembar adapun versi kedua surat suara yang digunakan sebanyak 1.046 lembar.

Panitia menerima surat undangan untuk mencoblos dari DPT 1 sebanyak 536 lembar dan undangan untuk mencoblos dari DPT 2 sebanyak 505 lembar dan surat undangan untuk pemilih yang sakit sebanyak 8 lembar. Jadi seluruh undangan yang diterima oleh panitia sebanyak 1.049 lembar.

“Bila dicermati point 1,2 dan 3 hasil akhir tidak ada yang sama alias berbeda, inilah yang membuat kami menuntut panitia yang telah melakukan kecurangan untuk memenangkan kandidat tertentu,” ujarnya.

Masyarakat pun memprotes hasil tersebut dan menuntut panitia pelaksana atas kecurangan tersebut, namun tidak pernah digubris bahkan dimarahi oleh pengawas Desa Ulak Kerbau Baru, padahal seharusnya pengawas bersifat netral dan menampung segala tuntutan masyarakat bahkan pencegahan akan terjadinya kecurangan tersebut.

Yang lebih larah lagi, surat suara yang dinyatakan tidak sah (blangko) oleh panitia kemudian dilipat kembali dan dicoblos ulang untuk calon no urut 1 dan dinyatakan syah, kejadian tersebut disaksikan oleh masyarakat saat penghitungan suara berlangsung.

“Jelas ini telah mencederai demokrasi yang seharusnya kita junjung bersama. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Agar kecurangan semacam ini tidak dilakukan kedepan dan menjadi hal biasa maka kami menuntut dan meminta semua pihak ikut mengawal tuntutan kami tersebut,” tegasnya.

Sementara menurut Ketua BPD Ulak Kerbau Baru, Heslan saat dikonfirmasi mengatakan, sebagai Ketua BPD yang baru dilantik periode 2019-2025 tidak bisa berbuat banyak karena panitia Pilkades Ulak Kerbau Baru dibentuk oleh BPD Periode sebelumnya.

“Yang membentuk panita Pilkades adalah BPD sebelumya, kami hanya menerima laporan hasil pemilihan kepala desa, selanjutnya kami teruskan ke pihak Kecamatan Tanjung Raja,” jelasnya.

Ketika disinggung terjadi kecurangan saat prosesi pemilihan Kepala Desa ia memgaku tidak mengatahui dan tidak ada permasalah mulai proses pemilihan hingga penghitungan berjalan normal, “Saat pemilihan dan penghitungan di Tps tidak ada yang protes,” jelasnya.

Sementara Pjs.Kepala Desa Ulak Kerbau Baru, tidak memberikan komentar saat dihubungi via Wastap.

(87)