Irjen Dan BPK Periksa SMKN 1 Boyolangu

Pewarta : OK

Koran SINARPAGI, Kab. Tulungagung,- Solikin selaku Kepala UPT Pendidikan Provinsi Cabang Tulungagung akhirnya angkat bicara terkait SMKN 1 Boyolangu yang diduga melakukan pungutan atau sumbangan kepada Wali Murid melalui Paguyuban yang dibentuk oleh Komite Sekolah.

Beliau menjelaskan ketika dihubungi melalui telepon seluler karena sedang berada di luar kota.
“Hari ini sudah diperiksa dari pihak Irjen dan BPK, hasil pemeriksaan terkait yang terjadi di SMKN 1 Boyolangu tidak ada masalah” ujar Solikin.

Bahkan beliau juga berkoordinasi dengan beberapa pihak yang hari ini datang untuk memeriksa.
“Biarkan saja “kata solikin menjelaskan hasil koordinasi tentang hal tersebut.

Menanggapi maraknya penggalangan dana Totok selaku Ketua Lembaga Masyarakat CAKRA menjelakaskan ” Untuk peningkatan mutu disatuan Pendidikan, yang dalam hal ini kita harus jeli sebab dalam PERMENDIKBUD no 75 th 2016 diperbolehkan menggalang dana untuk kegiatan peningkatan mutu akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan pungutan hal tersebut diatur dalam pasal 10 PERMENDIKBUD no 75 th 2016 tentang Komite Sekolah.
perlu diketahui sebelum melakukan penggalangan dana Komite Sekolah wajib membuat Proposal yang diketahui oleh pihak Sekolah selanjutnya dimusyawarahkan ke Forum Wali Murid dengan tujuan agar tidak dobel anggaran dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, nah hal inilah yang merepotkan sebab pihak sekolah tidak terbuka terkait anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah
mengacu peraturan dimaksud telah jelas bahwa Satuan Komite Sekolah diperbolehkan menggalang dana namun dilarang melakukan pungutan sebagaimana telah jelas perbedaan antara pungutan dan sumbangan dan jika terdapat Komite Sekolah yang masih melakukan pungutan perlu kita ingatkan agar tidak berbenturan dengan hukum sebab yang sering terjadi Satuan Pendidikan berlindung dibawah Komite Sekolah dalam menggalang dana dari Wali Murid.

Jika terjadi maraknya penggalangan dana disatuan Pendidikan, yang melawan aturan dan hal tersebut di diamkan oleh Cabang dinas Pendidikan wilayah setempat dapat kita simpulkan bahwa Kepala Cabang dinas tidak memiliki kemampuan dalam mengendalikan satuan pendidikan di wilayah tugasnya”. Jelasnya.

Dengan ramainya adanya pemberitaan Lembaga PKTP juga angkat bicara ” Sebenarnya kerincuhan seperti ini tidak perlu terjadi ketika lembaga Sekolah Negeri itu bisa transparan dalam penggunaan anggaran baik BOS, BPOPP yang pengganti SPP ataupun sumbangan dari Wali Murid yang kata pihak Sekolahan tidak mengikat tapi bagaimana bisa dikatakan tidak mengikat.

Ketika akhirnya terjadi penahanan Ijasah dan SKHU, makanya sebenarnya yang harus diwaspadai adalah yang tidak transparasian penggunaan anggaran, kalau memang Sekolah jujur mereka menyebut mereka itu pengajar Lembaga Pendidikan seharusnya jujur dan tidak akan keberatan untuk mentransparasikan anggaran Sekolah baik penggunaan BOS, BPOPP dan sumbangan – sumbangan yang lain” Ujar Yoyok Selaku Penasehat Lembaga PKTP.

(1144)