Diduga SK DPW Partai Berkarya Propinsi Cacat Hukum

Pewarta: Heri Kusnadi

Koran SINAR PAGI Ogan Ilir,- SK DPW Partai Berkarya Propinsi Sumatera Selatan diduga Cacat Hukum, hal ini diungkapkan H.Iklim Cahya selaku Ketua Defenitif DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir Kepada Media koransinarpagijuara.com, Kamis (14/11/19).

Ia mengungkapkan pada awalnya ada desas – desus, yang mengatakan bahwa SK DPW Partai Berkarya Propinsi Sumatera Selatan sudah masuk ke Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir hari Senin, dan setelah di cek ternyata memang benar ada yang dilampirkan dengan SK Plt.Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Ogan Ilir atas nama Aidil Fitri yang merupakan Caleg Dapil V (Lima) Payaraman – Tanjung Batu nomor urut 1 (satu) pada Pileg 2019 lalu, tetapi kalah suara oleh Arham Fadoli yang kini duduk di kursi DPRD OI dari Partai Berkarya.

“Kami kaget apa salah saya sebagai Ketua ?, saya merasa dari tahun 2016 akhir sampai sekarang ini sudah sungguh – sungguh menjalankan tugas di partai ini, itu tidak gampang menghadapi Verifikasi untuk Pemilu tadi, mengumpulkan KTP dan cari angota, dengan kerja keras, hingga akhirnya berhasil dan lolos verifikasi,” ujarnya.

Lalu masuk masa pencalegan, selepasnya mungkin berbeda – beda, tetapi secara kuantitas full 40 caleg sebagai partai baru.

“Mungkin dibanding dengan partai lain, lebih bagus kami, untuk dari segi kuantitas dengan caleg, Alhamdullilah dapat 1 (satu) kursi wakil di dewan, dari 17 kabupaten/kota, hanya Ogan Ilir dan Muaraenim yang dapat kursi, hanya dua kabupaten dari 17 kabupaten se Sumsel,” katanya.

Bagi kami lanjutnya, di Ogan Ilir ini berprestasi karena mendapat 1 (kursi) kursi di dewan, bahkan dibandingkan Partai Hanura, suara Partai Berkarya lebih banyak walaupun dia dapat dua kursi.

Dikatakan, soal penggantian Ketua DPD, seharusnya melaui tahapan Musda atau dengan nama lain, “Ini ujug – ujug, ada SK penggantian dengan alasan gara – gara kami buat surat mengusulkan Munas, Partai ini kan supaya bagus, sekarang orang gelisah karena di DPR Pusat tidak ada Kursi, untuk itu harus ada konsolidasi partai melalui Munas, masalah siapa yang jadi ketuanya nanti, bukan urusan Pengurus Kabupaten,” katanya lagi.

Dengan alasan itu tambahnya, dirinya diganti tanpa prosedur, tanpa mekanisme sesuai ADRT, “SK kami dikeluarkan oleh DPP bukan DPW Propinsi, dari 2017 hingga 2022,” ujarnya.

“Kami selaku Ketua DPD Partai Berkarya Ogan Ilir menilai ini cacat hukum karena tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Disebutkan, “Kalau memang Aidil Fitri ada itikad baik mau jadi Ketua bicara saja sama saya, kita atur MUSDA, kan biasa aja, aku juga tidak juga mempertahankan mati – matian partai ini, Kami memahami aturan itu dan tidak menyalahi aturan, inikan oraganisasi partai politik, bukan organisasi kacangan, kalau model seperti ini siapapun bisa diganti sewaktu – waktu, yang membuat rusak organisasi,” tandasnya.

“Terkait hal itu kami memberikan penjelasan kepada Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir dan memberikan sanggahan yang isinya bahwa SK kami dari DPP bahwa periodenya dari 2017 hingga 2022 dan tidak bisa dimentahkan oleh SK dari DPW Propinsi, kami akan bertahan sampai ada kepastian hukum,” pungkasnya.

(251)