Anggota DPRD Purwakarta Anggap Remeh Kasus Dugaan Gratifikasi, Yang Menyeret Namanya

Pewarta : Dede M Ramlan

Koran SINAR PAGI, Purwakarta,- Viralnya pemberitaan di Media Sosial Facebook terkait dugaan Anggota DPRD Purwakarta inisial AS menerima Uang Fee sebesar Rp.24.000.000 dan mantan Kepala Desa yang tak lain adalah istri dari AS menerima uang koordinasi sebesar Rp.25.000.000 dari Perusahaan Jasa Keamanan/Security PT Campaka Pribumi Mandiri (PT CPM) menjadi sorotan banyak pihak.

Namun, ironisnya, AS malah beranggapan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret namanya itu seakan menjadi sebuah cemo’ohan dan disepelekan.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zainal Abidin

Terkait hal ini, Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zainal Abidin mengaku prihatin dengan sikap yang ditunjukan AS dalam statusnya di Facebook.

“Bukannya merasa jadi beban atas dugaan penerimaan sejumlah uang yang diduga masuk kategori gratifikasi, malah, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar di media sosial facebook itu seakan meledek dengan angapan bahwa dugaan pelanggaran hukum itu dianggapnya kampanye gratis,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menghindari issu liar, sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditangani kejaksaan dan harus dikawal oleh masyarakat, sehingga terpenuhi rasa keadilan. “Masyarakat tinggal menilai, punya wakil rakyat seperti ini,” ujar Zainal kepada awak media, Kamis (14/11/19).

Fantastisnya jumlah aliran dana yang diberikan PT CPM kepada AS, sudah seharusnya pihak Kejaksaan mempertanyakan peruntukan dana tersebut.

Dikatakan, sesuai Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Nomor 31 Tahun 1999, maksimal uang fee untuk anggota dewan adalah sebesar Rp.900.000 lebih daripada itu masuknya suap menyuap, pungkasnya.

(22)