Pewarta : Dwi S Arifin
Koran SINAR PAGI, Bandung,- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah bakal menggelar seminar nasional pendidikan bertajuk “Revitalisasi Profesionalisme Guru” di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Sabtu, 07 Desember 2019 mendatang.
Seminar akan menghadirkan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr.Supriano, Guru besar UPI sekaligus Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Prof.Dr.Said Hamid Hasan, MA, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Nurullah Koswara, M.Pd., dan praktisi pendidikan internasional yang lama malang-melintang mengembangkan kurikulum Cambridge International, Ir.Lay Ai Ling.
Ketua IKA UPI Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah Prof.Dr.Dadan Wildan Anas,M.Hum, menjelaskan, pemilihan tema dan narasumber didasarkan pada pertimbangan banyaknya guru yang belum memahami secara utuh tentang profesinya. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang menunjukkan bahwa guru kompeten atau guru yang lulus dengan nilai minimal 80 tak lebih dari 30 persen. Artinya, terdapat 70 persen guru yang masuk kategori tidak kompeten.
Menurut Dadan, hasil seminar akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim sebagai masukan dari komunitas guru dan alumni lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK). IKA Pendidikan Sejarah menilai perlu memberikan masukan secara khusus kepada menteri millenial tersebut.
Bukan tanpa alasan, Menteri Nadiem merupakan sosok yang selama ini tidak beririsan dengan profesi guru. Karena itu, perlu input memadai untuk merumuskan kebijakan tentang guru.
“Hasil seminar ini akan kami sampaikan kepada Mendikbud. Kebetulan Mas Menteri sudah dengan tegas menyatakan untuk mendengarkan masukan dari pakar dalam 100 hari pertama jabatannya. Mudah – mudahan perpaduan antara kajian regulasi, kritik ahli, pengalaman dilapangan dan benchmarking lembaga pendidikan internasional dalam seminar ini bisa menjadi salah satu pertimbangan Mas Menteri dalam membuat kebijakan,” jelas Dadan.
Lebih jauh Dadan menjelaskan, seminar akan membahas secara jernih tentang profesionalisme guru dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sisi kebijakan dan tata kelola guru yang selama ini berjalan. Dirjen GTK sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dan siap menjelaskan postur guru profesional berdasarkan ketentuan dan perundangan. Penjelasan ini penting agar para guru bisa melakukan assesment dirinya sendiri.
Kedua, lanjut Dadan, kritik atas kebijakan dan tata kelola guru di Indonesia. Termasuk apakah UKG sudah tepat untuk mengukur tingkat profesionalisme guru. Pakar kurikulum Said Hamid Hasan secara tegas menyatakan bahwa UKG tidak valid untuk mengukur kompetensi guru. Kompetensi diartikan dua hal, (1) kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan, (2) hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Bukan UKG.
“Prof.(Said) Hamid Hasan ini salah satu alumni senior kami di UPI. Dalam diskusi di grup percakapan, beliau termasuk yang paling keras mengkritik UKG. Nah, karena itu sengaja kami hadirkan untuk dihadapkan langsung dengan pengambil kebijakan. Alhamdulillah Prof.Hamid menyatakan siap hadir,” ungkap Dadan.
“Tentu saja kami ingin mendapatkan gambaran tentang kiprah guru di sekolah. Jangan sampai topik yang membahas nasib jutaan guru ini mengabaikan suara guru itu sendiri. Karena itu, kami secara khusus menghadirkan sosok guru keren dari SMAN 1 Kota Sukabumi, Dudung Nurullah Koswara. Biar Pak Guru Dudung yang menyampaikan potret otentik guru di sekolah. Pak Guru siap hadir,” Dadan menambahkan.
Di samping itu, untuk memberikan perspektif lebih luas tentang tata kelola guru, seminar turut menghadirkan praktisi lembaga pendidikan internasional. Dengan demikian, guru dapat melihat lebih jauh potensi pengembangan diri dengan merujuk pada praktik baik (good practice) di sekolah-sekolah
unggulan.
Dihubungi secara khusus untuk keperluan konferensi pers, Dudung Nurullah Koswara menegaskan, peningkatan kompetensi guru menjadi tugas besar pemerintah. Alasannya, guru di daerah masih banyak yang belum tersentuh pelatihan secara berkala. Kesejahteraan guru juga kurang memadai. Karena itu, Dudung berharap penyiapan sumber daya manusia unggul (SDM) dalam lima tahun ke depan diawali dengan fokus membenahi kompetensi dan kesejahteraan guru.
Selain guru, Dudung yang belum lama ini didaulat menjadi salah satu ketua Pengurus Besar PGRI mengungkapkan, 70 persen dari total kepala sekolah juga belum memiliki kompetensi standar.
Kompetensi jemblok tersebut disinyalir akibat rendahnya minat guru maupun kepala sekolah pada pengembangan SDM berkualitas.
Padahal, sambung Dudung, guru adalah penggerak SDM menuju Indonesia maju. Karena itu, guru harus kompeten sekaligus menjadi teladan sebagai pelaku kebudayaan. Pada saat yang sama, guru harus sejahtera dan terlindungi agar entitasnya bermartabat.
“Dalam konteks kekinian, guru sangat penting untuk memperkuat kompetensi pedagogik dan digital literacy. Selain kompetensi sosial, profesional, dan kepribadian tentunya. Guru juga harus mengajarkan ‘pembelajaran’ masa depan berbasis karakter dan keindonesiaan. Sejalan dengan itu, pemerintah harus
‘memuliakan’ guru dengan fasilitas dan layanan birokrasi yang efektif dan efisen,” tandas Dudung.
