KMG Sesalkan Hearing Gagal Kontrak Gedung Ibu Hamil RSUD Tertutup

  • Whatsapp
banner 768x98

Pewarta ; Rif/Her

KORAN SINAR PAGI, Karawang,- Hearing Batalnya Kontrak Pembangunan gedung ibu hamil (meternitas) Di RSUD Karawang, antara Komisi III DPRD Karawang dengan dinas terkait di ruang rapat komisi Jumat (25/10/2019) menuai polemik karena tertutup untuk Wartawan padahal umumnya dengar pendapat antara wakil rakyat dan eksekutip terbuka sehingga tidak timbul kesan Ketua Komisi III Endang sodikin jadi juru.bicara polemik Gagal kontrak Gedung Maternitas RSUD ” Kata.Ketua KMG Imron Risadi Sag, .pasca dengar pendapat dilakukan menurut Imron .polemik gagal kontrak pembangunan gedung maternitas sudah ramai dan jadi konsumsi public Karawang pasalnya pemkab Karawang dan RSUD tidak dapat manfaatkan batuan keuangan sebesari 18 Miliar yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tahun anggaran 2019 dialokasikan untuk membangun fasilitas tersebut, sama sekali tidak terserap.akibat kurang pro aktipnya Wadir RSUD Tata sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK) yang di diduga sengaja mengulur waktu hingga akhirnya pemenang lelang PT Global TJ dibatallan kontrak nya dengan alasan waktu mepet dan DED nya mrnggunakan tahun 2015 ” Kata Imron

Imron juga menegaskan dalam hearing tertutup yang di gelar Komisi III DPRD Karawang, tidak Jum’at(25/10) membahas sebab musabab gagalnya kontrak di dihadiri sejumlah Pejabat yang berkompeten dalam proyek itu, tersamasuk perwakilan dari PT.Global Tj, Perusahaan pemenang lelang yang di batalkan.namun hal.ini sangat disesalkan karena DPRD lebih mengikuti keinginan pihak RSUD yang tidak.mau Hearingmya d hadiri wartawan dan para penggiat Korupsi.dan LSM sehingga hasil yang digulirkan dalam jajal.pendapat terkesan stagnan dan hanya diakibatkan waktu yang mepet sehimgga kontrak digagalkan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) padahal dari sejak perencanaan hingga lelang LPSE tidak sedikit pihak yang terlibat dan menganjal pemenang lelang hingga terjadi kegagalan kontrak.ujungnya merugikan masyarakat Karawang karena tidak.memiliki gedung ibu hamil (meternitas) yang di biayai propinsi akibat ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung Jawab.” Tegasnya

Usai Hering tertutup Ketua Komisi III,Endang Sodikin menyampaikan hasil jajak pendapat dengan para Pejabat terkait Proyek Gedung Ibu hamil. Hingga terjadi pembatalan Kontrak lantaran waktu pelaksanaan dinilai terlalu mepet.

“Memang benar proses lelang telah terjadi dan sudah ada pengumuman pemenangnya PT.Global Tri Jaya. Namun dengan sangat terpaksa kontrak nya dibatalkan karena waktu pelaksanaan sudah mepet dan di predikksi akan jadi masalah karena tidak akan selesai. Jadi dengan sangat terpaksa, Bantuan Anggaran dari Provinsi senilai 18 Miliar tersebut ikembalikan’ Ungkap Endang..

Data yang dihimpun Koran SINAR PAGI, menyebutkan pengajuan Bantuan untuk Gedung ibu Hamil itu termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Karawang Tahun 2016-2021. Hampir 5 Tahun permohonan itu diajukan dan baru terealisasi pada Tahun 2019 ini.

Ironis, hanya dengan alasan waktu pelaksanaan yang sudah mepet sehingga akan menbulkan masalah, Pihak RSUD Karawang membatalkan kontrak yang dinilai sepihak lantaran sejauh ini belum menerbitkan surat pemberitahuan dan pelaporan kepada pihak terkait.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam.proyek tersebut yang menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan RSUD,Karawang,Tata,
mengatakan bahwa pembangunan gedung maternitas bukan lah gagal lelang tetapi gagal Kontrak lantaran waktu pelaksanaan di nilai mepet. pihaknya tidak mau ambil resiko.

“Keputusanya batalnya Kontrak, bukan gagal.lelang. Karena lelang sudah digelar dan sudah diumumkan Pemenangnya PT.Global milik Pak Indra. Adapun pembatalan kontrak kami rasa alasanya cukup kuat karena waktu pelaksanaan sudah mepet. Keputusan batalnya kontrak itu pun disaksikan oleh para Pejabat seperti Inspektorat,DPKAD, bahkan Perusahaan pemenang lelang yang dihadiri langsung Pak Indra. Maka pembatalan itu adalah bentuk kehati hatian Kami dalam menjalankan tugas” ujar Tata. Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar menanggapi hering tertutup komisi III DPRD ikhwal tidak terserapnya bantuan propinsi sebesar 18 miliar untuk pembangunan gedung ibu.hamil di RSUD Karawang menjelaskan idelanya hering itu terbuka karena masalah gagal kontrak sudah ramai di public dalam tata tertib juga diatur dan dibenarkan hearing tertutup buat umum namun tergantung agenda yang digelar

Jadi untuk.hering gagal. kontrak.idealnya terbuka untuk umum” Ungkap Pendi Anwar.

banner 728x90

Pos terkait

banner 728x90