Elit PPP Purwakarta Copot Pengurus PH DPC Tidak Aktif

Pewarta : Dede M Ramlan

Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten Purwakarta gelar Rapat Pleno pembahasan terkait konsolidasi hasil Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PPP di Sentul Bogor Jabar, bulan lalu. Rapat Harian Internal Parpol berlambang Ka’bah itu dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPC PPP Jalan Basuki Rahmat No 126 Purwakarta, Minggu (13/40/19).

Ketua DPC PPP Kabupaten Purwakarta H.Budi Sopani Muplih mengatakan, bahwa dari hasil Rakorwil DPW PPP diantaranya adalah sebelum akhir oktober harus segera dilakukan Perampingan atau Reposisi Struktural PH DPC PPP dan secara personal dinyatakan tidak aktif. Sedikitnya 13 orang pengurus di non aktifkan dan 3 orang pengurus dilakukan evaluasi kinerja,”ujarnya.

Menurutnya, untuk menggantikan kekosongan posisi Jabatan Baru Pengurus PH DPC PPP, maka akan dibentuk Tim Ad Hoc agar nantinya mencari sosok calon pengurus yang betul-betul ingin memajukan PPP Purwakarta kedepan.

“Bahkan, kami usulkan mereka harus siap ikut dalam Perhelatan Politik pada Pemilihan Legislatif pada periode yang akan datang. Sehingga, saya pesankan kepada Tim Ad Hoc carilah Calon Pengurus PH DPC PPP secara intelektual lebih mumpuni dan mau membesarkan PPP,”ujar Budi.

Dalam hal lain, lanjut Budi, kami ada instruksi dari DPP melalui DPW PPP Propinsi Jabar, yakni bagi Anggota DPRD PPP terpilih diamanatkan agar memberikan kompensasi kepada Caleg PPP yang saat Pileg 2019 meraih minimal 1000 suara hak pilih. Jadi, besaran kompensasi satu suara dipersentasikan senilai Rp.20.000, ujarnya.

Kini, di Dapil 1 Purwakarta ada Anggota DPRD Purwakarta Bu Yanthi dan 1000 suara lebih diperoleh Yadi Mulyadi dan di Dapil 5 ada Anggota Dewan PPP terpilih Bu Neneng, begitu pun 1000 suara lebih diraih Zaenal Aripin. Sehingga, keduanya dinilai patut menerima uang kompensasi tersebut,”tambah Budi.

Sementara itu, Anggota DPRD PPP Purwakarta Yanthi Nurhayati, saat bersamaan merasa keberatan atas diberlakukannya sistem kompensasi bagi caleg tersebut.

Menurut Yanthi, keberatannya itu karena, saat ini pun pihaknya dibebankan iuran oleh DPC PPP senilai 50 persen dari penghasilan honor dewan. Belum lagi pengeluaran operasional kegiatan sosial kemasyarakatan yang sebelumnya menjadi janji politik saya terhadap konstituen saat Kampanye Pileg.

“Intinya Anggota Dewan di Purwakarta jangan disamakan dengan Anggota Dewan yang ada di Wilayah Kabupaten lain. Walaupun sifatnya itu adalah ketentuan secara nasional. Sehingga ini harus menjadi sebuah pertimbangan ulang,” ujarnya.

Selain itu, dalam Rapat Pleno itu salah seorang Pengurus PH DPC PPP H.Sadulloh ikut mempertanyakan terkait soal inventarisasi dan aset milik Wadah DPC PPP tersebut. Diantaranya fasilitas armada dan uang Bantuan Politik (Banpol) tahun ini senilai Rp.52 juta dari Pemkab Purwakarta.

Secara spontan, Budi selaku pimpinan tertinggi PPP menjawab bahwa beberapa armada mobil ada dan diantaranya mobil itu ditukar agar dipakainya lebih leluasa dan bermanfaat. Kemudian, untuk Dana Banpol, DPC PPP telah menerima sebesar Rp.52 juta dan uangnya itu masih utuh,” tambah Budi.

Budi menambahkan, jadi saya ingin adanya transfaransi mengenai hal apapun guna mengoptimalkan segala program PPP kedepan lebih solid dan PPP Purwakarta harus bangkit kembali, sehingga Periode Pileg yang akan datang, kita berharap PPP dapat meraih target Kursi Dewan lebih dari saat ini,” pungkasnya.

(32)