BPKP Jabar Diminta Lakukan Audit Tanpa Menunggu Pengaduan Masyarakat

Pewarta : Fitri

Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Menurut Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, sudah semestinya BPKP Perwakilan Jawa Barat melakukan audit investigasi tanpa harus menunggu adanya pengaduan masyarakat, atau permintaan dari penegak hukum.

Hal itu karena kejadian mangkrak, dan robohnya rangka beton Pasar Leles itu sangat tak patut menurut pandangan masyarakat. Terlebih anggaran negara yang digelontorkan untuk program revitalilasi pasar tradisional di Kecamatan Leles tersebut tidak sedikit, mencapai Rp.16 miliar. Termasuk sebesar Rp.2 miliar di antaranya untuk relokasi pedagang ke pasar sementara di Alun-alun Leles.

Selain mendesak dilakukannya uji petik dan audit investigasi oleh BPK RI atau BPKP Perwakilan Jawa Barat, Laskar Indonesia Garut juga mempertanyakan keberadaan fungsi, dan peran kinerja Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Garut, dan Inspektorat setempat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Garut, khususnya revitalisasi Pasar Leles.

“TP4D ini kan dibentuk untuk pencegahan, jangan sampai terjadi pelanggaran dalam kegiatan pembangunan, baik berpotensi melanggar administrasi maupun hukum. Dengan terjadinya kasus ini, di mana pengawasan TP4D dan Inspektorat selama ini?”, ujarnya.

Sementara Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengatakan Adanya temuan LHP BPK RI sejumlah SKPD yang ada di Kabupaten Garut tengah di tangani inspektorat.

Seperti LPH BPK RI terkait pembangunan pasar leles senilai 26 milyar berpotensi rugikan negara hingga kurang lebih Rp.800 juta.

“LHP itu ditindaklanjuti atau belum tanyain saja ke Inspektorat,” ucapnya saat di temui usai apel pagi di lapangan Setda Kabupaten Garut, Senin (30/9/19).

Menurutnya, temuan LHP pasar leles dintangani inspektorat dan yang lainnya lagi dalam proses.

Saat ini, belum ada pengembalian kerugian negara ke kas negara.

(6)