Pewarta : Lipsus
Koran SINAR PAGI, Bandung,- Gelombang aksi demontrasi terus mewarnai wajah negeri ini, semua elemen masyarakat protes menuntut kebijakan pemerintah saat ini, yang dirasa sangat tidak berpihak kepada rakyat termasuk kaum buruh.
Seperti halnya, aksi heroik mahasiswa dan pelajar yang secara sporadis dari berbagai daerah, silih berganti demo di depan gedung DPR RI serta provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Sepakat mereka untuk menuntut penolakan RUU KPK, karena seolah dipaksakan oleh pemerintah.
Hal inilah, yang di ungkapkan Ajat Sudrajat Ketua DPD SBSI 1992 Jawa Barat, saat jumpa pers di kantor DPD SBSI 1992. Senin (30/09).
Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya akan melakukan unjuk rasa sesuai dengan tuntutan buruh, dengan tetap konsisten untuk menolak revisi UU No.13 Tahun 2013 tentang tenaga kerja dan mencabut PP. No. 78 Tahun 2015, karena jelas sangat merugikan buruh.
” Undang – undang itu jelas sekali sangat mementingkan kapitalis, lebih berpihak ke pengusaha bukan kepada pekerja, buruh selalu dirugikan dan di jadikan tumbal, dimana setiap tuntutan tidak pernah di penuhi, berapa kali kami turun kejalan.., tapi pemerintah seolah tutup mata, mana janji – janji berpihak pada kami kaum buruh,” kata dia dengan nada kesal.
Masih kata dia, pihaknya meminta pemerintah untuk mengembalikan program Jamsostek dan menolak UU BPJS. Karena menurutnya, BPJS hanya sebagai ajang korupsi pejabat birokrasi maupun penguasa penguna anggaran.
“Berapa gaji dirut BPJS?, berapa banyak pasien buruh terlantar. Ini merupakan bukti kesehatan buruh seolah dikebiri oleh kepentingan. Makanya bubarkan saja BPJS, kembalikan saja seperti dulu jamsostek,” tandas dia.
Selain itu, DPD SBSI 1992 menuntut, segera pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memikirkan kembali dampak program citarum harum, untuk relokasi perusahaan ke segitiga REBANA. Sebab menurutnya, dapat berakibat fatal pemutusan hubungan kerja secara masal.
” Jangan dipolitisir seolah semua pabrik bermasalah terhadap limbahnya, apakah pemerintah memikirkan kalau semua pabrik direlokasi, kami tetap akan tolak selama pemerintah hanya memikirkan sepihak, tidak pernah mengerti hak kami,” ujarnya.
Ajat lebih menegaskan, pihaknya tetap akan melakukan orasi di depan gedung DPR dan Kantor Gubernur Jawa Barat, guna mendukung perjuangan buruh yang di senayan.
“Sampai kapanpun, intinya kami tetap menolak dan kami siap turun aksi untuk demo, namun buruh tidak akan anarkis, kami tetap jaga ketertiban,” tegas ajat.***
