Kasus Dugaan Jual Beli Lahan TPU Cempaka Sari Terus Bergulir

Pewarta : Dede M Ramlan

Koran SINAR PAGI, Kab.Purwakarta,- Kasus dugaan jual – beli Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Jawa Barat mulai terkuak, pasalnya pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab Purwakarta, sudah dipanggil pihak Polres Purwakarta untuk dimintai keterangan soal riwayat tanah tersebut.

Salah seorang pejabat BPN Purwakarta, Frans saat dihubungi, Jum’at. (27/09/19) mengatakan bahwa dirinya dipanggil pihak Polres pada hari hari Rabu (25/09/19) lalu, untuk dimintai keterangan soal status tanah TPU yang diduga diperjualbelikan.

Menurutnya, status tanah yang jadi pergunjingan sekarang ini, sesuai data yang ada di BPN adalah tanah adat, “Jadi tanah yang dulu makam adalah tanah adat, atas nama Suyanto, itu yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian,” ungkap Frans.

Diakui Frans, dirinya tidak pernah memanggil warga dalam persoalan tanah makam tersebut, “Saya yang dipanggil pihak Polres untuk dimintai keterangan soal status tanah yang jadi pergunjingan warga ini,” jelasnya.

Keterangan berbeda disampaikan Kepala Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kab Purwakarta, Abdul Kodir, saat dihubungi, Jum’at (27/09/19), dirinya mengiyakan bahwa ada penjualan tanah makam, (TPU) seluas 5.124 M2, namun menueut dia permasalahannya sudah diselesaikan dengan pihak Porles Purwakarta.

“Soal tanah makam ini kan sudah lama, kenapa muncul lagi, padahal sudah selesai masalahnya,” ucap Abdul Kadir.

Saat ditanyakan dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam kasus ini, dia tidak bersedia memberi tanggapan. “Pak, tolong jangan bawa – bawa keterlibatan orang dewan dalam masalah ini, nanti saya yang disalahkan,” ujarnya.

Sementara menurut Azis, Wakil Ketua Laskar NKRI, kasus ini sedang dalam penanganan pihak kepolisian, “Jadi dugaan kasus ini, memang sudah lama ditangani oleh pihak Polres, namun Polres masih mengumpulkan data – data termasuk meminta keterangan ke BPN,” katanya.

Menurut Azis, kasus ini berawal dari munculnya investor asal Jakarta ‘TS’ yang mengutarakan niatnya membeli lahan makam seluas 5.124 m2 tersebut, lalu kades (AK) dan adiknya AKR mulai memainkan peranannya, mereka membagi lahan makam / desa tersebut menjadi 3 bagian atau 3 SPPT dengan nama 3 orang saksi kunci yaitu saudara Amun, Abun dan Eman.

Saudara AKR (adik kades) bertugas meminta KTP dan KK warga saksi tersebut, untuk selanjutnya di proses menjadi SPPT tanpa adanya musyawarah dengan warga atau pihak Bamusdes dan lahan makam itu dijual dengan harga Rp.200.000,- / M2, urainya.

Masing – masing ahli waris palsu yaitu Amun, Abun dan Eman lanjutnya, dibayar sebesar Rp 5.000.000,- untuk menandatangani AJB lahan itu di kantor Notaris VS.

“Transaksi terjadi pada tanggal 18 Januari 2018 bertempat di kantor notaris,” pungkasnya.

(32)