Dinas PUPR Batu: Akan Tempuh Jalur Hukum,Terkait Pengerusakan Fasilitas Negara

Foto :Fasum Pondasi Plengsengan Yang Dibongkar. Tanpa Ijin Dinas Terkait

Pewarta : HI

KORAN SINAR PAGI, BATU,- Terjadi pengerusakan bangunan pondasi plengsengan milik Pemerintah kota Batu yang berada di tepi jalan Raya Giripuno Kecamatan Bumiaji kota Batu, adapaun fisik yang dirusak sepanjang 8 meter dan tinggi 1,5 meter, oleh pemilik tanah yang bernama Siri, warga Desa Giripurno. Yang kebetulan tanah tersebut posisinya berada di atas pondasi milik Pemda Batu,yang pembangunanya bersumber dari APBD tahun 2016 silam,”beber Agung Kuntoro,ST, Kasi Pembangunan Dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan dinas PUPR Batu,Jumat(6/9/19)siang.
Akibat dari perusakan fasilitas umum,dalam hal ini, bangunan pondasi plengsengan, Pemerintah kota Batu menanggung kerugian material serta dampak sosial yang tinggi di wilayah tersebut, “cetus Agung Kuntoro,pada Koran Sinar Pagi.

Menurut Agung lagi, pihak pemilik tanah yang berada di atas pondasi plengsengan jalan Raya Giripurno itu, belum memberitahukan pada pemerintah Desa Giripurno,jika pemilik tanah akan melakukan kegiatan pembongkaran pondasi milik Pemkot tersebut.

Justru pemilik tanah, tidak melakukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang ada, bahkan melalui anak menantunya, berdalih sudah banyak yang kenal dengan orang Pemkot Batu untuk melakukan proses perijinanya,dan dia mengatakan hal itu mudah,kata Siri,yang ditirukan,perangkat desa Giripurno sewaktu di tempat kejadian perkara(TKP)).

Ditambahkan oleh Agung Kuntoro, membenarkan pihak pemilik tanah sudah menghadap ke Dinas PUPR Batu, tapi masih sebatas melakukan pengajuan ijin dan mengisi formulir, juga harus dilengkapi berita acara sebagai syarat pengajuan,ketika akan mengajukan bongkar pasang apapun,apalagi menyangkut membongkar fasilitas Negara.

Tetapi,pihak pemilik yang dimotori oleh anak menantunya,hanya berselang satu hari dari kantor dinas PUPR, apalagi surat pengajuanya masih taraf dievaluasi serta belum dilengkapinya persyaratan yang diajukan oleh pihak pemilik tanah, tau-tau masyarakat Giripurno melaporkan ke Dinas PUPR bahwa ada terjadi perusakan pondasi plengsengan pada lokasi yang dimaksud,”serganya.

Berdasar dari laporan masyarakat dan didampingi perangkat Desa Giripurno, dinas PUPR Batu seketika itu mekakukan sidak pada tempat kejadian perkara(TKP). dan memang benar faktanya, ada terjadi kerusakan bangunan pondasi plengsengan yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan tanah,yang kebetulan tanah tersebut berada di atas pondasi plengsengan milik Pemda Batu.

Bahkan seketika itu pula,Dinas PUPR yang diwakili dua orang terutama Kasi Pembangunan Pemeliharaan Agung Kuntoro, langsung menghentikan kegiatan pembongkaran pondasi plengsengan yang menggunakan alat berat dua unit.

Melihat kondisi yang ada, jika memang hal ini, pihak pemilik tanah belum mengantongi surat perijinannya secara syah, maka,”papar Agung, tetap pihak pemilik tanah harus mengembalikan bangunan pondasi plengsengan seperti sedia kala dengan kurun waktu satu minggu yang ia janjukan. Bila jika tidak dilakukan,maka pihak Pemkot Batu/Dinas PUPR akan melaporkan pada pihak berwajib,untuk dilakukan upaya hukum sesuai UU yang berlaku,karena hal ini sudah masuk katagori perusakan fasilitas Negara, yang menggunakan uang dari rakyat”tegasnya.

Dibeberkan lagi, kasus itu masih segi pada kerugian material, tapi yang terpenting, dampak dampak yang lain, jika memang benar pemangkasan tanah yang kondisinya cukup tinggi dari badan jalan Raya Giripurno sebagai jalan penyambung dari arah Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagai jalur pintu masuk dan keluar ke kota wisata Batu.

Dampak yang paling menonjol,jika itu dikeluarkan ijinya oleh beberapa dinas di Pemkot Batu, bisa berimbas sering terjadi Lakalantas, kerusakan jalan aspal, melubernya air dari persawahan jika musim hujan tiba, karena posisi tanah yang akan dibuat jalan itu cukup tinggi dan kondisi masih persawahan sekira 4000 meter luasnya. Harapanya, semoga dengan secepatnya pihak pemilik tanah itu, mengembalikan pondasi plengsengan itu,agar tidak terjadi muncul persoalan baru yang lebih fatal pada wilayah jalan raya Giripurno untuk kedepanya.

 

(237)